.webp)
SuaraPemerintah.id – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DUPRPKP) Kota Malang masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk rancang kerja di tahun 2022. Rancang bangun ini dibahas dalam agenda Forum Perangkat Daerah (FPD) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang tahun 2022, di Ijen Suites Hotel, Rabu (24/2/2021).
FPD dihadiri oleh pejabat teras kota Malang. Yaitu Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji, Sekretaris daerah Kota Malang, Drs. Wasto, SH. MH, Kepala DPUPRPKP, Ir. Hadi Santoso, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Drs. H. Fathol Arifin, MH.
Kepala Dinas PUPRPKP Kota Malang Hadi Santoso memaparkan bahwa sederet program pembangunan infrastruktur terus dimaksimalkan guna meningkatkan akses perekonomian masyarakat Kota Malang.
Program infrastruktur tersebut antara lain pembangunan Jalan Tembus Ranu Grati – Muharto, pelebaran Jalan Sunan Kalijaga (Belakang UIN Malang), pembangunan lanjutan Jalan Basuki Rahmat, masterplan drainase, program stunting-sanitasi dan air bersih hingga Pasar Seni di Madyopuro.
“Ketika pembangunan infrastruktur dimaksimalkan, mobilitas dan akses masyarakat akan lebih mudah. Sehingga, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mulai dari perbaikan lingkungan, pembangunan akses jalan baru supaya tidak macet lagi,” ujar Hadi.
Selain itu Hadi juga menekankan perihal Standart Pelayanan Minimal (SPM) di DPUPRPKP, termasuk baik di bidang perumahan.
“Itu pasti akan kami tingkatkan, SPM sudah jelas menjadi target prioritas. Ada pelayanan kepada masyarakat, seperti penangan limbah,” jelasnya.
Untuk rancangan kerja di tahun 2022 sendiri, besaran pagu indikatif DPUPRPKP diperkirakan mencapai angka Rp 254 Miliar.
Adapun, sebesar Rp 111 Miliar ditujukan untuk program-program prioritas seperti Penyusunan master plan drainase, penambahan satgas banjir, evaluasi rencana detil tata ruang, pemenuhan anggaran MCC, penyusunan DED Budem di gedung ex KNPI, penyusunan DED pembangunan Parkir vertikal di mini block office, serta pembangunan Pasar Seni di Madyopuro.
Pun, ia berharap agar seluruh komponen dapat menjaga komitmen dan kesepakatan bersama. Sebab, suatu program tidak dapat dilakukan hanya oleh satu atau dua komponen saja. Melainkan melalui kerjasama dari berbagai pihak. Baik PD (Perangkat Daerah), konsultan, Perguruan Tinggi (PT) hingga masyarakat. (red/pen)
