.webp)
SuaraPemerintah.id – Menteri BUMN Erick Thohir akan mengantarkan anak cucu usaha BUMN menawarkan saham perdana initial public offering (IPO) di pasar modal Indonesia hingga 2023 mendatang. Jumlahnya sekitar 8 – 12 perusahaan Negara.
Namun dalam hal ini Erick Thohir belum menyebutkan nama perusahaan tersebut. “ Di pipeline saya tidak mau bilang angka fixnya nanti dicari-cari, tapi ada 8-12 perusahaan yang akan kami go public kan.”tuturnya pada pembukaan perdagangan BSI di BEI pada kamis (4/2).
Keputusan BUMN yang segera melantaikan anak dan cucu usahanya agar didorong secepat mungkin sehingga kerja BUMN semakin transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
Erick juga menambahkan bahwa perusahaan yang akan go publik tidaklah asal-asalan. Hanya saham perusahaan berfundamental yang bagus dan berkesinambungan saja yang akan dijual ke publik.
“Tapi bukan sekadar go public, kembali fundamental dan sustainability-nya ada. Saya tahu ada 28 perusahaan BUMN, ada 4 yang terengah-engah, itu yang akan kami perbaiki,” lanjutnya.
Sementara itu menurut Pengamat BUMN Universitas Indonesia Toto Pranoto mengungkapkan IPO bagi BUMN penting sebagai alternatif pembiayaan bagi BUMN atau anak usaha BUMN karena pendanaan internal yang sudah terbatas.
“Demikian juga mengharapkan penanaman modal negara [PMN] dari pemerintah semakin terbatas, sehingga IPO menjadi pilihan. Studi kami di Lembaga Management FEB UI menunjukkan bahwa kinerja BUMN yang sudah IPO juga relatif jauh lebih baik dibandingkan dengan BUMN yang belum terbuka,” paparnya kepada Bisnis, Kamis (4/2/2021)
Menurutnya, ide mendorong BUMN dan anak usahanya untuk go public atau melantai di bursa patut didorong sesegera mungkin, sehingga kinerja BUMN pun semakin transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
Di sisi lain, adanya BUMN yang sudah terbuka dan berkinerja buruk sebagai dampak dari instrumen tata kelola perusahaan Good Clean Goverment (GCG) yang tidak berjalan baik dan harus dilihat per kasus saja
“Adanya BUMN Tbk yang kemudian jadi pesakitan karena kinerja buruk, saya kira lebih karena instrumen GCG yang tidak berjalan baik plus kondisi karena sebagian BUMN Tbk juga dapat penugasan pemerintah, misalnya sektor infrastruktur,” katanya.
Di sisi lain, adanya BUMN yang sudah terbuka dan berkinerja buruk sebagai dampak dari instrumen tata kelola perusahaan Good Clean Goverment (GCG) yang tidak berjalan baik dan harus dilihat per kasus saja.
