.webp)
SuaraPemerintah.id – Kopi bakal diproyeksikan menunjang pertumbungan ekonomi Indonesia. Sebagai salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia, fakta ini disebut sangat membanggakan okeh Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. Fakta tersebut, menyebutkan Indonesia sebagai negara yang dikenal menghasilkan kopi terbesar di dunia bersama Brazil, Vietnam, Kolombia, dan Ethiopia.
Ketua DPD RI berharap, nasib petani kopi di tanah air diperhatikan dengan serius. Mengingat, keberhasilan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia, tentu diiringi dengan dukungan Sumber Daya Manusia handal dan Sumber Daya Alam yang berlimpah.
“Potensi alam kita sangat berlimpah. Hal ini memerlukan penanganan yang serius agar kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Senin (22/2/2021).
Ia menambahkan, kontur tanah serta iklim yang ada di Indonesia sangat menunjang hal tersebut. Total produksi kopi di Indonesia, termasuk robusta dan arabika, adalah 660 ribu ton pada 2019-2020. Ketua DPD RI itu mengungkapkan, Indonesia memiliki sekitar 1,2 juta hektare tanaman kopi yang sebagian besar dihasilkan oleh pertanian kecil dan mandiri.
“Indonesia kaya dengan kopi. Kita pun termasuk lima besar penghasil kopi terbesar di dunia dengan kualitas kopi yang tinggi, dengan jenis kopi robusta dan arabika,” terangnya.
“Masing-masing petani kopi diperkirakan memiliki satu hingga dua hektar lahan kopi. Salah satunya adalah Garut yang cukup besar menghasilkan kopi dan telah ekspor. Untuk itu dukungan harus diberikan agar produksi bisa terus ditingkatkan,” katanya lagi.
Sama seperti sektor ekonomi lain yang terdampak karena pandemi Covid-19, sektor kopi dinilainya jua memerlukan langkah pemulihan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Petani tidak dapat berdiri sendiri saat terjadi situasi di luar prediksi. Mereka memerlukan bantuan stimulan yang dapat pertumbuhan ekonomi kembali,” mantan Ketua Umum PSSI itu.
“Ini mengakibatkan perusahaan ekspor menunggu jadwal kapal asing. Konsekuensinya waktu tunggu dan penambahan biaya shipment. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pemerintahm kementerian perdagangan dan perhubungan harus turun tangan,” tambah LaNyalla. (red/rifki)
