.webp)
SuaraPemerintah.id – Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Panutan S. Sulendrakusuma mengungkapkan bahwa di tahun 2021 pemerintah sudah merencanakan alokasi dana sebesar Rp157 triliun untuk mendorong UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Hal tersebut diungkapkan saat ia menyampaikan keynote speech di acara Webinar Nasional Bangga Buatan Indonesia yang diselenggarakan oleh SuaraPemerintah.id pada Kamis 18 Februari 2021.
Di tengah persoalan pandemi, ujar Panutan, banyak memberikan dampak terhadap UMKM di segala sisi. Penanggulangan COVID-19 menyebabkan turunnya angka penjualan, baik di dalam maupun ekspor, juga mengakibatkan terhambatnya aktifitas produksi. UMKM juga terganggu dalam pembiayaan kelangsungan usaha. Tidak sedikit yang akhirnya terpaksa melakukan PHK dan harus menutup usaha.
“Ini semua merupakan konsekuensi logis. Ekonomi sebetulnya adalah akibat, penyebabnya adalah penanggulangan COVID-19 dengan adanya pembatasan aktitifitas dan sebagainya,” ujar Panutan.
Panutan mengungkapkan bahwa keberadaan UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Dunia usaha di Indonesia didominasi oleh UMKM sebesar 99%. Tenaga kerja sebesar 97% diserap UMKM. Sebagian besar rakyat Indonesia mengandalkan penghasilan dari sektor UMKM. Dari sisi out put, UMKM memberikan sumbangan yang tidak bisa diabaikan dalam perekonomian nasional. Sebesar 60% PDB merupakan kontribusi UMKM dan 14% ekspor nasional dilakukan oleh UMKM.
“Melihat peran besar dari UMKM, pemerintah harus merancang agar UMKM bisa keluar dari persoalan dampak pandemi ini. Menanggapi persoalan yang dihadapi, pemerintah segera merancang PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Sejak Mei 2020, total anggaran PEN besar mencapai 589 triliun rupiah di tahun 2020,” ungkap Panutan.
PEN dirancang dengan menyasar 3 target program, yaitu:
- Intervensi kesehatan
Gratis, Herd Immunity 181,55 Jt Penduduk, Pengetatan 5M dan 3T, Intervensi lainnya (Penyediaan APD, Sarpras, Alkes).
- Survival & Recovery Kit
Menjaga kelangsungan usaha melalui dukungan UMKM dan Koperasi. Dukungan program prioritas untuk penciptaan lapangan kerja. Program perlindungan sosial untuk Bottom 40 dan Miskin Baru berupa Kartu Sembako, Pra Kerja, Subsidi Kuota.
- Reformasi Struktural
Melalui UU Cipta Kerja untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan nasional (penyediaan lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM)
Panutan juga mengungkapkan bahwa untuk mengatasi persoalan UMKM yang terdampak pandemi, pemerintah sudah mengalokasikan dana di tahun 2021 sebesar Rp 157 triliun. Dana ini akan digunakan untuk mendorong UMKM agar bisa survive di tengah berbagai tantangan yang muncul.
“Alokasi dana untuk UMKM di tahun 2021 bahkan lebih besar daripada alokasi untuk cluster kesehatan,” pungkas Panutan.
Selain itu berbagai program juga diluncurkan seperti program Bangga Buatan Indonesia (BBI) untuk mendorong UMKM agar mampu beradaptasi dengan era digitalisasi. Gerakan BBI dilakukan agar masyarakat membeli dan menggunakan produk-produk dalam negeri dari para UMKM. Untuk melancarkan gerakan BBI dilakukan kolaborasi terhadap berbagai kementerian terkait, lembaga, pemerintah daerah, media massa, dan berbagai paltform e-comerce.
“Sejak kampanye BBI diperkenalkan pada Mei 2020, terdapat 3,8 juta UMKM yang sudah on board, melebihi yang ditargetkan sebanyak 2 juta. Di tahun 2023 pemerintah menargetkan hingga 30 juta UMKM yang sudah bergabung mengikuti gerakan BBI,” papar Panutan.
Mewakili Kantor Staf Presiden, Panutan mengajak agar masyarakat tetap optimis menghadapi berbagai tantangan yang muncul karena di setiap tantangan pasti ada peluang. Di tengah tantangan pandemi, semua tengah bersusah payah, tapi juga telah menciptakan peluang terkait percepatan go digital di Indonesia dan inovasi teknologi untuk mendukung produktifitas masayrakat termasuk UMKM.
“Di tengah kesulitan pasti ada kesempatan. Jeli menangkap peluang menjadi modal dasar untuk dapat menciptakan inovasi sehingga bisa bertahan di masa opandemi dan era digitalisasi ini,” ujar Panutan.
Pada Kamis 18 Februari 2021, SuaraPemerintah.id didukung oleh Kementerian Koperasi dan UMKM dan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia menggelar Webinar Nasional Bangga Buatan Indonesia bertajuk “Strategi UMKM Naik Kelas di Tengah Tantangan Pandemi dan Digitalisasi”.
Webinar Nasional yang dihadiri 200 lebih pelaku UMKM dari seluruh Indonesia tersebut juga dihadiri oleh berbagai tokoh dari kalangan pemerintah, media massa, praktisi bisnis, dan para ahli. Hadir sebagai keynote speech, yaitu Kepala Staf Presiden Jend. Purn. Moeldoko yang diwakili oleh Panutan S. Sulendrakusuma selaku Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden. Juga perwakilan dari Kementerian Koperasi dan UMKM, yaitu Hanung Harimba Rachman, selaku Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UMKM.
