Sunday, April 18, 2021

Berantas Korupsi, 27 BUMN Teken Kerjasama dengan KPK

SuaraPemerintah.id – 27 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sepakat berantas korupsi dengan bekerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Kerjasama ini diawali dengan penandatanganan perjanjian kerja sama di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Perjanjian ini terkait penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Whistleblowing System (WBS) terintegrasi.

Kegiatan dihadiri oleh Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, dan jajaran direksi 27 BUMN.

“Melalui kesepakatan kerja sama WBS terintegrasi ini diharapkan akan menghindari duplikasi serta meningkatkan sinergi dan monitor atas pengaduan tindak pidana korupsi yang diterima oleh masing-masing instansi dengan KPK, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (1/3/2021).

Menteri BUMN Erick Thohir bercerita, saat menjabat menteri baru 2 BUMN yang meneken perjanjian kerja sama. Maka itu, ia mendorong perusahaan pelat merah untuk meneken kerja sama dengan KPK.

“Ketika 15 Desember datang, saya bicara pimpinan KPK dan Ketua KPK, kok hanya 2 BUMN tanda tangan. Makanya saya mendorong semua perusahan yang ada di kluster harus bisa ikut program ini,” katanya,

Pada kesempatan ini, Erick membawa 27 BUMN untuk kerja sama dengan KPK. Namun, ia menuturkan, jumlah itu belum cukup.

“Hari ini alhamdulillah kia bekerja sama dengan 27, cukup? Tidak. Karena target kami seluruh BUMN di bawah kluster harus ikut tanda tangan ini,” ujar Erick.

Menurutnya, hal itu seperti ketika perusahaan plat merah sepakat mengikuti program standardisasi ISO. Saat ini, 83% BUMN ikut program ini.

“Seperti ketika kita menyepakati bagaimana semua BUMN harus bisa ikutan program ISO yang merupakan bagian terpenting yang hari ini 83% BUMN ikut menandatangani. Masih ada 17%, pasti kita dorong para pimpinan KPK agar bisa kita tuntaskan tahun ini,” terangnya.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan hanya satu lembaga. Pemberantasan korupsi harus dilakukan sinergi.

“Bicara sinergi maka pagi hari kami terima kasih kami Bapak Erick Thohir yang telah bersedia menghadirkan 27 anak perusahaan BUMN pada hari ini dan 2 di antaranya pada tanggal 20 Desember 2020 yang lalu telah menandatangani kesepakatan perjanjian kerjasama terkait whistleblower system,” terangnya.

Firli mengatakan, setidaknya ada dua program KPK yang akan diterapkan di Kementerian BUMN.

Pertama adalah manajemen antisuap, kedua yakni BUMN menerapkan yang dikenal dengan membangun unit pengelola gratifikasi.

“Namun demikian tentu upaya kita berantas korupsi tak cukup bangun sistem. Karena sesungguhnya sekuat-kuatnya sistem tentu tergantung sumber daya manusianya. Disebut dengan man behind the gun, senjatanya bagus kalau sumber daya manusianya tak bagus tentulah tak begitu bermanfaat,” katanya.

Berikut 27 perusahaan BUMN yang teken kerja sama dengan KPK:

Batch 1:
1. Bank Mandiri
2. Bank Rakyat Indonesia
3. Bank Negara Indonesia
4. Bank Tabungan Negara
5. PT Taspen

Batch 2:
1. Pertamina
2. PLN
3. Jasa Marga
4. PT Telkom Indonesia
5. PT INTI

Batch 3:
1. PT Adhi Karya
2. PT Waskita Karya
3. PT Wijaya Karya
4. PT Hutama Karya
5. PT Pembangunan Perumahan

Batch 4:
1. Garuda Indonesia
2. PT Pelabuhan Indonesia I
3. PT Pelabuhan Indonesia II
4. PT Angkasa Pura I
5. PT Bahana Pembina Usaha Indonesia
6. PT Perusahaan Pengelola Aset

Batch 5:
1. PT Indonesia Asahan Aluminium
2. PT Kereta Api Indonesia
3. PT Krakatau Steel
4. PT Pupuk Indonesia
5. PT Semen Indonesia
6. Perhutani

Kirimkan Press Release berbagai aktivitas kegiatan Brand Anda ke email suarapemerintah.id@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Artikel Terkait

Suara Hari Ini

HOT NEWS

10,540FansLike
419FollowersFollow
22FollowersFollow
279SubscribersSubscribe

Terpopuler

Suara Rilis

GPR Milenial

Suara Tokoh