.webp)
SuaraPemerintah.id – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah membuka lowongan untuk 1,3 juta aparatur sipil negara (ASN) tahun 2021. Formasi ini dibuka untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintahan di daerah dan pusat.
Hal ini dikatakan oleh Ma’ruf Amin, saat membuka Rakor Penyederhanaan Birokrasi dan Pengadaan Calon ASN Tahun 2021 secara virtual dari Jakarta, Kamis, 04 Maret 2021. Rekrutmen ini dilakukan melalui pendekatan kebutuhan instansi.
“Pembukaan formasi ini dilakukan melalui pendekatan kebutuhan instansi, dengan mempertimbangkan alokasi SDM sesuai dengan keahlian yang diperlukan dalam rangka mewujudkan target pembangunan nasional maupun daerah,” katanya.
Ma’ruf juga menjelaskan bahwa banyaknya formasi yang dibuka Pemerintah dalam penerimaan ASN tahun ini juga untuk memenuhi kebutuhan pegawai guna menggantikan ASN yang pensiun.
Ia berharap proses seleksi dan penerimaan ASN Tahun 2021 dapat menghasilkan abdi negara yang berkualitas unggul, sehingga Indonesia bisa mencapai keinginan menjadi birokrasi berkelas dunia.
Di mana rekrutmen ASN tahun ini dilakukan melalui dua cara, yaitu menyaring 1.000.000 guru melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta untuk memperoleh pegawai ASN untuk instansi pusat dan daerah, baik lewat skema reguler dan PPPK.
Sementara menururt Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan penerimaan ASN kali ini merupakan rekrutmen dengan jumlah formasi terbanyak sepanjang sejarah seleksi ASN di Indonesia.
“Jumlah yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya,” kata Tjahjo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, (4/3).
Jumlah formasi terbanyak tersebut disebabkan oleh ketiadaan penerimaan dan seleksi CPNS pada 2020 akibat pandemi COVID-19, serta keikutsertaan jabatan guru PPPK di seleksi nasional.
Pemerintah membuka formasi sebanyak 1,3 juta posisi untuk 1.000.000 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 189.000 untuk pemerintah daerah, dan 83.000 untuk instansi pemerintah pusat.
Sementara menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia terdapat angka 15 juta orang pengangguran yang merupakan akumulasi dari angka pengangguran saat ini mencapai 7 juta jiwa. Ditambah angka tenaga kerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja akibat pandemi COVID-19 mencapai 5 juta jiwa dan jumlah angkatan kerja per tahun mencapai 3 juta jiwa.
“Dapat dari mana datanya, dapat dari beberapa asosiasi. Dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi). Jadi total sekarang kondisi total orang yang mencari pekerjaan kurang lebih 15 juta (jiwa),” kata Bahlil.
Namun, muncul pertanyaan berapa banyak serapan penerimaan PNS, ditambah TNI/ Polri, dan BUMN bisa berdampak mengurangi angka 15 juta pengangguran tersebut. (red/pen)
