Sunday, April 18, 2021

Resmi Dicabut Ini Alasan Jokowi Cabut Perpres 10/2021 Perihal Investasi Miras

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Perpres itu mengatur penanaman modal minuman keras (miras) mengandung alkohol di sejumlah provinsi.

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Maret 2021.

Selain itu jokowi juga menyampaikan alasan dirinya resmi mencabut aturan investasi minuman keras ( miras) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Pencabutan perpres ini sudah melalui diskusi panjang antara pemerintah dan organisasi keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Jokowi juga mendapat masukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurut Jokowi, dirinya telah menerima masukan dari berbagai pihak.

“Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama, baik Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan ormas-ormas lain, serta tokoh agama lainnya,” ujar Jokowi dalam keterangan pers virtual yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (2/3/2021). Selain itu, Jokowi juga mengaku mendapat masukan dari provinsi dan daerah.

Dengan demikian, kepala negara merasa mantap untuk mencabut lampiran perpres yang mengatur pembukaan investasi baru untuk minuman keras (miras).

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” tegas Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, ada kebijakan baru yang dilakukan pemerintah lewat Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Di dalamnya, tertuang aturan yang membolehkan industri miras atau investasi miras di empat provinsi secara terbuka, yakni Bali, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara,.

Jokowi sejatinya baru saja menerbitkan Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Aturan itu menegaskan penanaman modal industri minuman beralkohol bisa dibuka di Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Papua.

“Ini memperhatikan budaya dan kearifan setempat,” bunyi keterangan di laman Sekretariat Kabinet, Minggu, 28 Februari 2021.

Penanaman modal di luar provinsi itu dapat ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Namun, hal itu mesti berdasarkan usulan gubernur.  Persyaratan serupa juga berlaku untuk industri minuman mengandung alkohol berupa anggur dan malt. Sementara itu, perdagangan eceran serta kaki lima minuman keras atau alkohol harus melalui jaringan distribusi dan tempat khusus.

Pakar Bidang Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan UGM Hempri Suyatna menilai langkah Jokowi untuk mencabut Perpres Nomor 10 Tahun 2021 sudahlah tepat, mengingat kebijakan investasi miras justru akan mendorong produksi miras kian tidak terkendali dan konsumsi miras semakin masif di masyarakat.

“Saya kira pengusaha akan membuka pola pikir agar mereka memperoleh keuntungan sehingga akan mendorong investasi miras lebih luas dan masif, sehingga konsumsi miras di kalangan masyarakat semakin meningkat,” katanya.

“Justru dampak negatif lebih kuat daripada positifnya meskipun itu hanya diberlakukan di empat provinsi saja,” kata Hempri, dilansir dari laman resmi ugm.ac.id.(red/ami)

Kirimkan Press Release berbagai aktivitas kegiatan Brand Anda ke email suarapemerintah.id@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Artikel Terkait

Suara Hari Ini

HOT NEWS

10,540FansLike
419FollowersFollow
22FollowersFollow
279SubscribersSubscribe

Terpopuler

Suara Rilis

GPR Milenial

Suara Tokoh