.webp)
SuaraPemerintah.ID– Beberapa pekan lalu, Menteri BUMN Erick Thohir meminta tambahan penyertaan modal negara (PMN) Rp 106 triliun anggaran 2021-2022. Dari total dana Rp 33,9 triliun, di antaranya merupakan tambahan PMN 2021. Sementara Rp72,449 triliun merupakan PMN baru pada 2022. Bos BUMN itu memaparkan suntikan modal tambahan sebesar Rp 33,9 triliun akan diberikan kepada 3 BUMN untuk menjalankan penugasan serta melakukan restrukturisasi.
“Dari rapat bulanan kami dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angka ini belum ketemu. Tapi kurang lebih sudah 90 persen, dan kami tetap memberanikan diri meminta dukungan kepada anggota dewan agar angka ini bisa menjadi dukungan,” kata Erick di Jakarta dalam rapat di Komisi VI DPR, Kamis (8/7/21) lalu.
Tiga BUMN yang mendaparkan Suntikan modal itu yakni, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Dari rencana anggaran modal tersebut, masih menunggu keputusan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani. Sebab itu Bos BUMN Erick Thahir masih melobi anggota DPR untuk memuluskan kebijakan tersebut dan disetujui pemerintah.
Pemimpin Umum SuaraPemerintah.id Arief Munajad menilai bahwa salah satu penerima dana modal kurang tepat, yaitu pada penambahan modal pembangunan proyek PT LRT Jakarta dan pemenuhan base equity Kereta Cepat Indo-China.
Masih kata Arif, proyek kereta cepat ini tidak begitu terlalu penting dan relevan untuk kondisi Indonesia saat ini. Sebab yang di butuhkan Indonesia saat ini adalah infrastruktur dasar berupa konektifitas wilayah melalui pembangunan jalan di Sumatra, Kalimantan khususnya wilayah yang belum terkoneksi. Sehingga terkoneksi dengan aktifitas bisnis dan kemudahan pengiriman logistik bagi para pelaku usaha dan bisnis.
“Konektifitas wilayah merupakan kunci pemerataan pembangunan ekonomi,” tegas Arief.
Pemuda asal Jogja ini menilai pembangunan proyek kereta cepat kolaborasi Indonesia-China ini tidak berefek posotif bagi perekonomian Indonesia. Malah menambah, beban utang negara, apalagi saat pandemi sekarang ini.
“Saya kurang setuju dana tambahan untuk proyek kereta cepat. Multiplier effectnya apa?,” tukas Arief.
Arief berpendapat, sebaiknya pemerintah dalam hal ini Bos Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thahir berfikir matang terhadap kebijakan penambahan dana tersebut. Karena ada dua kemungkinan dengan kebijakan yang Ia ajukan, Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi lantaran menambah beban anggaran negara, atau menjadi sebuah momentum titik balik Indonesia bangkit menjadi negara maju secara ekonomi dikala pendemi sudah usai.
“Indonesia bisa bangkit jika kebijakan tersebut secara itung-itungannya terukur dan tepat sasaran. Saya berharap semoga perencanaan ini sudah matang. Syarat herb imunity bisa terjadi apabila vaskinasi minimal sudah mencapai 60-70 persen baru aktifitas perekonomi bisa berjalan,” tutur Arief.
Sejauh mana, sambung kata Arief, pemerintah bisa melakukan perencanaan waktu dan juga kinerja untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, minimal stabil dikala pandemi corona yang belum surut sampai saat ini.
“Ketepatan dalam mengambil kebijakan baik dari timing yang tepat dan fokus perencanaan pembangunan infrastruktur matang menjadi poin penting harus di lakukan pemerintah saat ini dan kedepannya,” pungkas Arief.
