.webp)
SuaraPemerintah.ID –Â Bantuan Beras PPKM Tahap I sudah disalurkan oleh pemerintah kepada 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kini pemerintah segera menyalurkan bantuan beras PPKM Tahap II. Bantuan ini ditujukan kepada 8,8 juta KPM, di mana isinya berupa paket 10 kg beras medium/KPM.
Sekretaris Jenderal Kemensos, Hartono Laras mengatakan, bantuan beras PPKM tahap II akan dibagikan kepada 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST, dan 8,8 juta KPM BPNT non-PKH. Pada Tahap I, bantuan beras PPKM disalurkan sebanyak 20 juta KPM, yakni kepada 10 juta KPM PKH dan 10 juta KPM BST.
Bantuan ini nantinya akan menyasar kepada 8,8 juta KPM BPNT non-PKH. Dalam hal ini, Kemensos terus meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja, Perum Bulog, PT Pos Indonesia, pemerintah daerah dan pihak terkait.
“Alhamdulillah dapat kami laporkan bahwa sampai dengan hari ini, bantuan beras PPKM Tahap I sudah tuntas kami salurkan. Untuk Tahap II, saya kira tidak ada masalah. Insya Allah dapat kami laksanakan dengan baik. Sebab, kami sudah ada pengalaman dan sinergitas pada penyaluran pada Tahap II,” ujar Hartono di jumpa pers dengan Perum Bulog, PT Pos Indonesia, dan DNR Corporation, Jakarta (12/8/21).
Dengan diterbitkannya pemberlakuan PPKM dalam menekan lonjakan covid-19. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meringankan beban masyarakat kesulitan ekonomi, tidak bisa bekerja dan penghasilannya menurun, salah satu upaya dilakukan pemerintah seperti menyalurkan berbagai bantuan sosial.
Selain bansos berbasis cash transfer seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Kemensos juga meluncurkan bantuan beras PPKM.
“Penyaluran BSB untuk membantu memenuhi sebagian kebutuhan pokok masyarakat terdampak pandemi,” paparnya.
Lanjut Hartono, dalam pendistribusian bantuan beras PPKM Tahap II, tidak ada persiapan khusus.
“Sejauh ini, Kemensos telah menyerahkan data penerima bantuan yang berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kepada Kementerian Keuangan sebagai kuasa penggunaan anggaran,” tuturnya.
Selanjutnya, Kemensos akan meningkatkan koordinasi dengan Perum Bulog sebagai penyedia dan penyalur bantuan beras, dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti PT Pos Indonesia, pemerintah daerah dan pihak lain yang terkait.
“Kami juga mengaktivasi peran pendamping PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk membantu para petugas baik dari Perum Bulog maupun dari PT Pos, untuk membantu kelancaran penyaluran di lapangan,” katanya.
Melalui peran para pendamping pula, Kemensos memastikan bila ada perubahan data penerima, akan segera diperbaiki.
“Karena Kemensos memiliki data by name by addres. Sehingga jika ada perubahan data, bisa kami deteksi dan segera diganti dengan yang layak,” pungkasnya.
Terakhir, dia menyampaikan, bahwa pihaknya mengapresiasi peran semua pihak telah berkontribusi dalam menyelenggarakan tugas penyaluran bantuan. Termasuk kepada Pimpinan Perum Bulog dan jajaran, PT Pos Indonesia dan jajaran, pemerintah daerah, para pendamping sosial, relawan, dan semua pihak yang membantu.
