SuaraPemerintah.ID –Â Kementerian Agama dan Otoritas Bandara (Otban) Wilayah I melakukan pertemuan dalam rangka membahas persiapan keberangkatan umrah.
Kepala Sub Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus, M Noer Alya Fitra mengatakan, sejumlah langkah persiapan dilakukan pihaknya, antara lain skema “umrah satu pintu”. Skema tersebut dimaksudkan agar memudahkan pengendalian, pengawasan, dan memastikan kesehatan, keamanan, dan keselamatan jemaah umrah yang dilaksanakan pada masa pandemi covid-19.
Selanjutnya, dengan skema ini, pemberangkatan dan pemulangan jemaah umrah pada tahap-tahap awal keberangkatan melalui satu titik, yaitu Bandara Soekarno Hatta. Asrama haji akan dijadikannsebagai titik awal keberangkatan jemaah umrah.
“Jemaah umrah harus sudah clear di asrama haji, baik dari sisi kelengkapan dokumen perjalanan maupun kesehatannya. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan bantuan Otban untuk memastikan fasilitas asrama haji memenuhi persyaratan untuk diberlakukan sebagai tempat keberangkatan internasional, seperti pelayanan jemaah haji reguler,” tutur Nafit, Jakarta, Rabu (3/11/21).
Dalam kegiatan ini turut hadir, Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina PPIU Rudi Ambari, serta Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina PIHK Mujib Roni.
Lebih jauh, Ia menambahkan, bahwa pihaknya bersama Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan regulasi teknis pelayanan kesehatan bagi jemaah umrah, di antaranya terkait data sertifikat vaksin serta integrasi siskopatuh dengan pedulilindungi.
“Kami juga akan segera membahas tentang data jemaah umrah yang harus disinkronisasi bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil,” paparnya.
Selanjutnya, Kepala Otoritas Bandara Wilayah I, Yufridon Gandoz Situmeang mengapresiasi langkah Kemenag dalam persiapan penyelenggaraan umrah. Gandoz menegaskan komitmennya untuk mendukung Kemenag dalam penyiapan pelayanan umrah di Bandara Soekarno Hatta.
“Tentu kami sangat mendukung Kementerian Agama. Terkait hal teknis di asrama haji, kami akan segera melakukan evaluasi kesiapannya sebagai terminal internasional. Dengan konsep seperti haji reguler, berarti di asrama haji sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan imigrasi jemaah umrah, termasuk alat angkut dari asrama ke bandara harus benar-benar save dan secure,”ujar Gandoz.
Ia juga mendorong agar Kementerian Agama berkoordinasi lebih detail tentang teknis keberangkatan jemaah.
“Secara prinsip Otban siap berkoordinasi lebih cepat agar semua hal-hal teknis keberangkatan, layanan penerbangan, dan bandara siap saat umrah dibuka,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ia mengatakan, penerbangan jemaah umrah lebih secure dengan penerbangan langsung (direct flight). Dia juga mengusulkan agar pesawat yang digunakan jemaah umrah tidak bersama dengan penumpang reguler.
“Kita harus menjamin bahwa jemaah umrah aman dan tidak terpapar covid-19 saat di perjalanan, maka akan lebih baik bila tidak bercampur dengan penumpang reguler,” katanya.
Gandoz juga berharap Kementerian Agama bersama Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dapat mengedukasi jemaah. Apalagi, saat ini status pandemi Covid-19 belum dicabut oleh otoritas kesehatan dunia.
“Otban harus menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, termasuk bagi jemaah umrah. Kami juga berharap Kemenag bersama travel umrah menginformasikan secara lengkap kepada jemaah agar disiplin ikuti prokes, dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelayanan di bandara,” tutupnya.
