.webp)
SuaraPemerintah.ID – Pengentasan kemiskinan sebagai program prioritas pemerintah pusat maupun daerah. Berbagai langkah dilakukan guna menyukseskan program ini, salah satunya dengan memberi bantuan sosial kepada masyarakat. Agar hal ini dapat berkelanjutan, diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat salah satunya kepada pelaku UMKM melalui program pendampingan usaha.
“Salah satu upaya pemberdayaan adalah mendorong pemberdayaan usaha mikro, termasuk usaha rumah tangga, kecil dan menengah. Salah satu bentuk pelayanan publik adalah memfasilitasi dan memberikan pendampingan kepada UMKM ini,” ujar Wapres Ma’ruf saat memimpin rapat tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik, Aceh, Selasa (16/11/21).
Lebih lanjut, Wapres memberikan beberapa contoh pendampingan yang dapat diberikan kepada para pelaku UMKM.
“Memberikan pendampingan kepada UMKM dalam bentuk pelatihan peningkatan kualitas disain kemasan, foto produk, dan pemasaran digital secara gratis,” tutur Wapres Ma’ruf.
Di sisi lain, Wapres juga menekankan pentingnya pendampingan dalam mengakses perizinan usaha.
“Tidak kalah penting adalah kemudahan dalam pemberian izin usaha. Saya mendengar, Pemerintah Provinsi NAD sudah menerapkan Online Single Submission (OSS) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,” kata Wapres.
Pada kesempatan ini, Wapres meminta kepada jajaran Pemerintah Provinsi Aceh untuk dapat berbagi pengalaman, inovasi, dan kendala yang dihadapi agar nantinya program OSS ini dapat dijadikan replika di kabupaten/kota lainnya.
“Pada kesempatan ini saya ingin mendengar lebih jauh pengalaman dari provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi NAD tentang perbaikan pelayanan publik termasuk inovasi-inovasinya,” tutur dia.
“Khususnya saya juga ingin mendengar perkembangan dan hambatannya dalam mempercepat penerapan OSS dan pendirian MPP di kabupaten/kota lainnya,” tambahnya.
Lebih jauh, Wapres mengingatkan bahwa Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang rawan akan bencana.
Sebab itu, Wapres berpesan agar seluruh jajaran pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Aceh untuk melakukan mitigasi bencana agar dampak yang ditimbulkan dari terjadinya bencana dapat diperkecil.
“Karena itu kita harus memitigas dan kemudian menyiapkan langkah-langkahnya, meminimalkan (dampak) bencana itu,” imbau Wapres.
“Bagaimana menanggulanginya, bagaimana penampungannya, penanggulangannya, untuk konsumsinya, kesehatannya. Sehingga tidak ada korban yang terjadi karena sudah disiapkan dan masyarakat nya sudah prepare (siap) menghadapi kemungkinan terjadinya bencana,” pungkasnya.
Sebelumnya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi A. Halim Iskandar menyampaikan bahwa pemberdayaan masyarakat dan UMKM salah satunya juga dapat dilakukan melalui peran BUMDes.
Ia memaparkan BUMDes sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat memiliki dua fungsi. Pertama sebagai produsen yang menghasilkan sebuah produk dan kedua juga dapat menjadi konsolidator.
“BUMDes berfungsi sebagai konsolidator usaha warta, mengonsolidasi berbagai usaha warga desa sehingga lebih produktif, baik dari produksinya, packagingnya, pemasarannya, dan lain-lain,” tutup Halim.
