SuaraPemerintah.ID – Koordinasi terkait jalan berbayar elektronik atau ERP terus dilakukan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen. Pol. Dr. Drs. H. Mohammad Fadil Imran, M.Si., di Jakarta, Sabtu (14/1/23).
“Koordinasi sudah, kami selalu koordinasi. Pasti semua kita komunikasikan, pasti semua kita koordinasikan. Nanti kita ikuti saja alur yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kesepakatan bersama dengan DPRD, sekarang kan belum. Baru wacana kan,” ujar Kapolda.
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes. Pol. Latif Usman memaparkan, bahwa jalan berbayar atau ERP merupakan salah satu program yang akan dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta guna mengatasi persoalan lalu lintas.
“Karena itu program untuk mendorong masyarakat beralih ke angkutan publik. Itu untuk membatasi jumlah operasional kendaraan yang melintas di jalan tersebut,” terangnya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pihaknya masih membahas soal ERP bersama pemerintah pusat. Saat ini Pemprov DKI Jakarta masih menggali pendapat para ahli soal ERP.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
