.webp)
SuaraPemerintah.ID – Bupati Sampang H. Slamet Junaidi hadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Pencairan Dana Desa yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.
Rakor yang digelar oleh Pemprov Jawa Timur tersebut turut mengundang seluruh Kepala Daerah se Jawa Timur di Ballroom Hotel Santika Premiere, pada Selasa (7/3/23)
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur Budi Sarwoto menegaskan alokasi Dana Desa Rp 7,9 triliun disalurkan untuk 7724 desa. Menurutnya yang sudah tersalurkan 5814 desa dengan total penyaluran 2,134 triliun dan yang belum tersalurkan 1.910 desa.
“Total penyaluran hingga 6 Maret sebesar Rp 2,134 triliun atau 26,78 persen. Sedangkan untuk BLT desa sebanyak 4889 desa. Yang sudah tersalurkan di 25 Kabupaten/Kota sebanyak 163.669 KPM degan total BLT yang tersalur Rp 147 miliar atau 1,9 persen dari pagu dana desa,” terangnya.
Dalam arahannya, Wagub Jatim Emil Dardak menyampaikan Ini mengubah angka masyarakat kurang mampu di desa per Maret 2023 tercatat menurun dibanding sebelum pandemi Covid-19 tahun 2019 lalu.
Padahal, secara global angka masyarakat miskin di Jawa Timur dari rilis terakhir BPS Januari 2023 lalu mencatat data per September 2022 mencapai 4.236.510 penduduk. Angka tersebut naik 0,11 persen atau 55,22 ribu orang dari data Maret 2022.
“Namun yang menarik itu, data tersebut tidak berlaku kemiskinan di desa. Angka kemiskinan desa kita lebih baik daripada sebelum Pandemi. Artinya, effort kita menurunkan kemiskinan desa sudah luar biasa,” kata Emil.
Dari data yang ada, angka masyarakat miskin di desa per September 2022 di angka 13,90 persen. Persentase tersebut turun dibanding pada saat sebelum pandemi Covid 2019 dengan presentasi 14,16 persen.
“Pengentasan kemiskinan desa ini jauh lebih baik dibanding angka kemiskinan di perkotaan. Sebab, data BPS menunjukkan angka kemiskinan kota meningkat dari 6,77 persen per September 2019 menjadi 7,78 persen per September 2022,” paparnya.
“Kalau kemiskinan kota naik tapi kemiskinan desa turun. Artinya, kita harus optimis desa bisa menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi Jatim,” imbuh mantan Bupati Trenggalek itu.
Kendati ada penurunan angka kemiskinan desa, namun Emil meminta pemerintah daerah agar tetap serius menyikapi angka masyarakat kurang mampu yang masih cukup tinggi. Dengan cara melakukan koordinasi dengan kepala desa penyelarasan data by name by address dan menjalankan program pengentasan tepat sasaran.
“Kita harus mawas diri bahwa kita belum seperti sebelum pandemi. Sebelum pandemi kemiskinan jatim 10,20 persen sekarang masih di angka 10,49 persen,” terangnya.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
