.webp)
SuaraPemerintah.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto angkat suara terkait kisruh yang terjadi di Pulau Rempang, Batam.
Hadi mengatakan lahan seluas 17 ribu hektare yang bakal menjadi lokasi Rempang Eco City tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dan merupakan kawasan hutan.
“Tanah di Rempang itu tidak ada HGU. Tanah rempang luasnya 17 ribu hektare ini adalah kawasan hutan. Kemudian 600 hektare HPL-nya dari BP Batam. Jadi masyarakat di sana menempati Pulau Rempang itu juga tidak ada sertifikat,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2023).
Menurut Hadi sebelum pecah kerusuhan di Pulau Rempang, pemerintah sudah melakukan pendekatan dengan masyarakat. Hadi menyebut 50% masyarakat menerima usulan pemerintah terkait relokasi.
“Pertama ada 15 titik masyarakat di Rempang. Mereka hidup sebagai nelayan di pinggir pantai. Dengan adanya proyek ini kami coba ketuk hari masyarakat. Dengan tetap menghargai budaya lokal adalah dengan mencarikan tempat atau merelokasi,” imbuhnya.
Tak cuma itu, Hadi menyebut pemerintah juga menyiapkan Hak Guna Gabungan seluas 500 hektare untuk masyarakat. Lokasinya juga berdekatan dengan pinggir laut demi menyesuaikan mata pencaharian masyarakat yang mayoritasnya nelayan. Fasilitas pelengkap lainnya juga disiapkan untuk masyarakat.
“Dari 500 hektar itu kami akan pecah-pecah dan akan kita berikan masing-masing 500 meter. Dan langsung sertifikat. Di situ pun akan ada bangunan , sarana untuk masyarakat seperti pendidikan, kesehatan. Kami juga koordinasi dengan KKP untuk bisa dibangun dermaga nelayan,” terang Hadi.
Hadi juga menjanjikan beasiswa pendidikan ke China bagi putra-putri yang tinggal di 15 titik di Pulau Rempang. Mereka akan dididik agar bisa bekerja di pabrik kaca yang rencananya berdiri di pulau tersebut. Sebelumnya, diberitakan Xinyi Group asal China bakal mendirikan pabrik di Batam.
“Rata-rata mereka senang dengar penjelasan saya. Gubernur, wali kota tanggal 8 sudah melakukan pematokan, 150 patok dan tidak ada masalah. Tapi beberapa hari kemudian terjadi masalah,” ungkapnya.
Hadi menyebut pihaknya akan datang langsung ke sana untuk menemui masyarakat. Tujuannya menanyakan kembali apakah penawaran yang diberikan pemerintah bisa diterima oleh masyarakat atau tidak.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
