.webp)
SuaraPemerintah.IDÂ – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan melonjaknya harga minyak dunia setelah Rusia dan Arab Saudi menahan produksi, mengakibatkan Indonesia harus merubah postur rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2024.
Perubahan ini disebabkan berubahnya asumsi dasar makro untuk target harga minyak mentah Indonesia atau ICP dan lifting minyak akibat naiknya harga minyak mentah dunia.
ICP diubah menjadi US$ 82 per barel dari US$ 80 per barel dan lifting minyak menjadi 635.000 barel per hari, dari 625.000 barel per hari.
“Beberapa minggu terakhir harga minyak melonjak bahkan sekarang naik di sekitar US$ 90,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Jakarta, Kamis (7/9/2023).
Meskipun berubah, Sri Mulyani menegaskan sisi defisit masih sama sebagaimana tertuang dalam RUU APBN 2024.
Sri Mulyani memastikan, defisit anggaran untuk RAPBN 2024 masih akan tetap sama sebesar Rp522,8 triliun atau setara 2,29% dari PDB dan keseimbangan primer tetap minus sebesar Rp25,5 triliun.
Pembiayaan anggaran pun juga menjadi tetap sebesar Rp 522,8 triliun, terdiri dari pembiayaan utang Rp648,1 triliun, pembiayaan lainnya Rp 52 triliun, dikurangi pembiayaan investasi Rp176,2 triliun, pemberian pinjaman Rp 300 miliar, dan kewajiban penjaminan Rp 800 miliar.
“Artinya kenaikann ini (pendapatan dan belanja negara) tidak mengurangi defisit. Defisit tetap dijaga di Rp522,8 triliun secara nominal atau secara GDP 2,29%. jadi nominal defisit tidak berubah,” tegas Sri Mulyani.
Adapun untuk asumsi dasar makro lainnya tetap sama, seperti pertumbuhan ekonomi 5,2%, sasaran inflasi 2,8%, suku bunga SBN 10 tahun 6,7%, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tetap Rp15.000, dan lifting gas 1.033 ribu barel setara minyak per hari.
Namun, karena ada perubahan asumsi dasar makro dari sisi ICP dan lifting minyak itu, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa target pendapatan negara menjadi berubah, dari semula dalam RUU APBN 2024 Rp 2.781,3 triliun menjadi Rp2.802,3 triliun. Artinya naik Rp 21 triliun.
Ini disebabkan naiknya target penerimaan pajak sebesar Rp2 triliun dari Rp1.986,9 triliun menjadi Rp1.988,9 triliun, dan target penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 19 triliun dari Rp473 triliun menjadi Rp492 triliun. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai masih tetap Rp321 triliun.
Untuk penerimaan pajak, target kenaikannya dari sisi PPN sebesar Rp1 triliun dari Rp810,4 triliun menjadi Rp811,4 triliun, dan PBB Rp1 triliun dari Rp26,2 triliun menjadi Rp27,2 triliun. Sedangkan untuk PPh Migas tetap Rp76,4 triliun, PPh Non Migas Rp1.063,4 triliun, dan Pajak Lainnya Rp10,5 triliun.
Sedangkan PNBP, kenaikan target untuk pendapatan SDA Rp 9,9 triliun dari Rp197,7 triliun menjadi Rp207,7 triliun, pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan atau dividen BUMN Rp5 triliun dari Rp80,8 triliun menjadi Rp85,8 triliun, dan PNBP lainnya Rp 4,1 triliun dari Rp111 triliun menjadi Rp115,1 triliun.
“Dengan adanya kenaikan Rp19 triliun, plus tambahan pajak Rp2 triliun, kita dapat Rp21 triliun dalam RAPBN 2024 sebagai penerimaan tambahan dalam postur kita,” tutur Sri Mulyani.
Namun, dengan tambahan pendapatan Rp21 triliun itu, Sri Mulyani mengatakan belanja negara juga menjadi bertambah Rp21 triliun, dari mulanya dalam RUU APBN 2022 Rp3.304,1 triliun menjadi Rp3.325,1 triliun.
Ini terdiri dari alokasi untuk menambah subsidi energi dan kompensasi BBM serta listrik tahun depan masing-masing Rp3,2 triliun dan Rp10,1 triliun, belanja kementerian atau lembaga Rp3,8 triliun dan cadangan pendidikan Rp3,9 triliun.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
