Selasa, November 11, 2025
spot_img

BERITA UNGGULAN

Semakin Marak Praktik Korupsi, Sri Mulyani Ungkap Biang Keroknya

SuaraPemerintah.ID – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengungkapkan sebab maraknya praktik korupsi di sektor ekspor-impor di Indonesia. Ia menjelaskan dengan adanya perbedaan antara nilai harga yang sebenernya dengan yang ingin dibayarlah yang menjadi penyebab utama maraknya praktik korupsi di Tanah Air.

“Kalau dari sisi keuangan negara, korupsi biasanya itu karena adanya perbedaan antara harga dengan apa yang ingin dibayar secara riil,” kata Sri Mulyani konferensi pers Seminar Nasional Pencegahan Korupsi dalam Tata Kelola dan Pelayanan Ekspor Impor, di Gedung Tribrata Polri, Jakarta, Kamis (14/9/2023).

- Advertisement -

Dia menjelaskan perbedaan harga itu bertujuan untuk menghindari bea keluar, bea masuk impor atau adanya keinginan untuk melakukan kegiatan ilegal.

Menurut dia, problem-problem ini yang perlu ditata lebih lanjut oleh berbagai kementerian termasuk Polri. Dia mengatakan kementerian terkait juga perlu mewaspadai adanya potensi bahwa pemicu korupsi justru disebabkan oleh regulasi yang ada.

- Advertisement -

“Kalau regulasinya menjadi salah satu pemicu dari korupsi, maka kita perlu membahas dengan kementerian lain,” ungkapnya.

Dia menjelaskan biasanya regulasi tarif seperti pajak impor dan bea masuk memiliki tujuan tertentu. Misalnya untuk melindungi industri dalam negeri atau ingin memacu kegiatan ekonomi, seperti hilirisasi.

Dia menilai regulasi semacam ini bisa saja kemudian menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi. Terlebih, apabila regulasi itu bersinggungan dengan aturan yang ada di ranah tindak pidana.

“Nah ini kemudian bisa menimbulkan implikasi dari sisi penegakan hukumnya,” kata dia.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah dan Polri juga patut mewaspadai implikasi dari semakin tingginya volume perdagangan lintas negara. Dia mengatakan dengan adanya pasokan barang dari luar negeri yang semakin melimpah, maka potensi masuknya barang-barang ilegal juga meningkat.

“Ini juga akan menimbulkan rembesan-rembesan dalam bentuk kegiatan ilegal,” paparnya.

Dia menilai potensi kebocoran itu perlu ditangani secara komprehensif dan terorganisasi. Sebab, Indonesia memiliki wilayah sangat luas dan pelabuhan yang sangat banyak.

“Kami perlu menggunakan sumber daya secara lebih baik, dan terorganisasi sehingga dampaknya bisa lebih baik,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

- Advertisement -

Kirimkan Press Release berbagai aktivitas kegiatan Brand Anda ke email [email protected]

Artikel Terkait

Suara Hari Ini

Ikuti Kami

10,502FansSuka
392PengikutMengikuti
7PengikutMengikuti
2,910PelangganBerlangganan

Terbaru