.webp)
SuaraPemerintah.IDÂ – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait kondisi anggaran Sulawesi Selatan (Sulsel) yang mengalami defisit Rp1,5 triliun yang tengah menjadi sorotan publik. Kementerian juga membeberkan biang kerok yang menyebabkan Sulsel mengalami defisit yang begitu besar,
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Sandy Firdaus menjelaskan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), utang yang mengganggu keuangan Pemprov Sulsel itu berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) milik pemerintahan kabupaten kota di sana yang belum disalurkan pemprov.
“Itu yang oleh BPK disampaikan, ini ada akumulasi DBH sekian tahun yang sebetulnya masih tertahan di provinsi dan itu yang harus diselesaikan,” kata Sandy saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).
Menurut Sandy, DBH yang harusnya diteruskan Pemprov Sulsel selama ini ke daerah-daerah di bawahnya malah dipakai untuk belanja daerah. Dengan demikian, permasalahan di Sulsel itu menurut Sandy adalah perencanaan penganggarannya yang bermasalah dari sisi belanja karena memanfaatkan DBH daerah lain.
Guna menghindari permasalahan ini berulang, Sandy menegaskan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan penerapan opsen pajak daerah.
Melalui mekanisme ini, pembagian hasil pajak dan retribusi daerah akan langsung dibagi dengan daerah di bawahnya agar tidak terjadi kelupaan bayar dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten atau kota. Opsen pajak dan retribusi daerah ini akan mulai diterapkan pada 2025.
“Nah makanya di Undang-undang HKPD, yang tadi saya sampaikan soal opsen gitu ya, opsen itu sebenarnya untuk menghindari itu. Karena menghindari kita kelupaan lah kasarnya gitu ya, kelupaan untuk melakukan, oh ini ada kewajiban bagi hasil gitu sebetulnya dari penerimaan yang masuk, bukan malah dipakai belanja,” ujar Sandy, yang dilansir dari CNBC Indonesia
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
