.webp)
SuaraPemerintah.IDÂ – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh penjabat kepala daerah untuk patuh mengikuti setiap arahan yang telah diberikan. Dia menegaskan bahwa proses evaluasi terhadap setiap kinerja seluruh Pj akan dilakukan setiap hari.
Hal itu dilaksanakan guna memastikan netralitas para aparatur sipil negara (ASN) terhadap jalannya pemilu 2024. Ia pun menegaskan akan menindak tegas bagi kepala daerah yang melakukan pelanggaran.
“Saya evaluasi harian. Begitu bapak ibu semuanya ‘miring-miring’, saya ganti itu bisa, itu hak prerogatif yang saya miliki,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan arahan kepada seluruh penjabat kepala daerah se-Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin siang.
Jokowi juga mengarahkan agar seluruh penjabat kepala daerah memberikan dukungan penuh kepada tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
“Tapi, tidak mengintervensi apa pun,” katanya.
Bantuan yang dapat dilakukan kepada penyelenggara pemilu, kata Jokowi, berupa kebutuhan anggaran operasional yang perlu disegerakan. Selain itu, Jokowi juga mengingatkan penjabat kepala daerah untuk tidak memihak kepada kandidat mana pun.
“Dan juga saya minta jangan sampai memihak, itu dilihat lho, hati-hati, bapak ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan bapak dan ibu memihak atau enggak,” katanya.
Tugas berikutnya dari Jokowi kepada para penjabat kepala daerah adalah memastikan ASN untuk bersikap netral menghadapi Pemilu 2024.
“Yang terakhir, menjaga kerukunan di tingkat bawah. Segera selesaikan kalau ada percikan yang berkaitan sama politik,” katanya.
Seluruh arahan tersebut akan dievaluasi Jokowi secara harian. Berbagai hambatan terkait pelaksanaan pemilu dapat dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri hingga presiden.
“Saya akan terus mengikuti kerja dan tugas bapak ibu semuanya. Jika ada masalah, segera sampaikan ke Kemendagri. Kalau kelas berat, segera ke saya sehingga bisa bantu,” ujarnya, dilansir dari antaranews
Pertemuan Presiden bersama para penjabat kepala daerah dihadiri oleh 37 penjabat wali kota, 133 penjabat bupati, dan 23 penjabat gubernur se-Indonesia. Pertemuan yang dimulai pukul 11.15 WIB juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mendampingi Presiden Jokowi.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
