.webp)
SuaraPemerintah.IDÂ – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 11 BUMN merupakan hal yang lumrah dan sering terjadi maka dari itu harus segera diperbaiki.
Namun, Erick kembali menegaskan, jika ada temuan korupsi di bawah kepemimpinannya, maka pihaknya tak akan segan segan untuk segera membawa persoalan tersebut ke Kejaksaan.
“Itu temuan yang lumrah, saya rasa itu catatan pembukuan yang memang harus diperbaiki, tetapi kalau ada korupsinya kita bawa langsung ke kejaksaan,” katanya usai menghadiri Perayaan Hari Ibu dan Peluncuran Employee Well-Being Policy, Jakarta yang dilansir dari detik.com, Rabu (13/12/2023).
Erick mengatakan, temuan BPK itu harus ditindaklanjuti. Dia menambahkan, temuan BPK sendiri tidak semuanya merupakan kasus hukum.
“Ya temuan itu harus ditindaklanjuti, namanya audit, terus apa, menutup diri? Kita ini kan transparan dan good governance-nya ada dan kalau dilihat BPK itu, baca tindak lanjutnya, bukan semuanya kasus hukum,” ungkapnya.
Untuk diketahui, BPK telah merilis hasil pemeriksaan yang dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023. IHPS I Tahun 2023 sendiri memuat ringkasan dari 705 laporan hasil pemeriksaan (LHP). Adapun rinciannya yakni 681 LHP Keuangan, 2 LHP Kinerja, dan 22 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).
Dalam keterangan tertulis BPK disebutkan, pada pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) di antaranya atas pendapatan, biaya, dan investasi pada 11 BUMN atau anak perusahaannya.
Permasalahan signifikan antara lain pemberian uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) tidak didukung mitigasi risiko dan jaminan yang memadai.
Selain itu, tarif layanan khusus sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM kepada pelanggan premium belum sepenuhnya diterapkan oleh PT PLN.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
