.webp)
SuaraPemerintah.ID – Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pemerintah berencana untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian izin usaha di sektor hilirisasi. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap insiden kecelakaan kerja yang terjadi di smelter nikel beberapa waktu lalu.
Bahlil mengakui bahwa upaya hilirisasi yang sedang dipercepat oleh pemerintah saat ini masih memerlukan peningkatan dalam hal pengelolaan dan regulasi. Dalam konteks ini, pemerintah berkomitmen untuk memperketat izin usaha yang terkait dengan kegiatan hilirisasi guna mencegah terjadinya insiden serupa di masa depan.
Langkah ini mencerminkan kesadaran pemerintah akan pentingnya keselamatan kerja dan perlunya standar yang lebih ketat dalam industri hilirisasi. Dengan memperkuat pengawasan izin usaha, diharapkan dapat diciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan kondusif untuk para pekerja di sektor tersebut.
Menteri Bahlil juga menyinggung pernyataan yang menyebut hilirisasi dilakukan secara ugal-ugalan dan bahkan merusak lingkungan. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak relevan karena hilirisasi tambang di Indonesia harus memenuhi kaidah dan aturan yang berlaku.
Ia mencontohkan, aturan soal analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang harus selesai sebelum direalisasikan.
“Contoh, amdal-nya dia harus selesaikan, izinnya dia harus selesaikan, lingkungannya dia harus selesaikan. Jadi kalau sudah memenuhi standar, di mananya yang (disebut-sebut) ugal-ugalan,” ujar Menteri Bahlil.
Menteri Bahlil menilai, hilirisasi memang dilakukan secara masif karena hilirisasi telah terbukti memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia. Salah satunya berkontribusi meningkatkan kinerja ekspor dan membuka lapangan kerja.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
