.webp)
SuaraPemerintah.IDÂ – Baru-baru ini ramai di media sosial terkait munculnya film dokumenter yang mengungkapkan kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang berjudul “Dirty Vote”. Film ini diproduksi oleh tiga pakar hukum tata negara yang menampilkan pandangan dari Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar, dan sudah mulai tayang di kanal YouTube Dirty Vote sejak Minggu (11/2/2024).
Dalam keterangan resmi terkait peluncuran film ini, dikatakan bahwa ketiga ahli hukum tersebut menjelaskan bagaimana berbagai instrumen kekuasaan telah dimanfaatkan untuk memenangkan Pemilu, bahkan dengan mengorbankan dan merusak tatanan demokrasi.
Menurut Bivitri, “Dirty Vote” adalah sebuah rekaman sejarah yang menggambarkan kerusakan yang terjadi pada demokrasi di Indonesia. Dia menekankan bahwa film ini tidak hanya berkisar pada hasil penghitungan suara, tetapi juga menyoroti keseluruhan proses pemilu dan apakah proses tersebut dilaksanakan secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.
Selain itu, film ini juga mengangkat isu tentang penyalahgunaan kekuasaan, terutama terkait praktik nepotisme yang bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Bivitri menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam menanggapi praktik kecurangan yang terjadi selama Pemilu 2024.
Feri Amsari, salah satu pakar hukum yang terlibat dalam film ini, menyatakan bahwa membiarkan kecurangan dalam Pemilu sama saja dengan merusak bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan urgensi untuk menghadapi dan menindak tegas praktik-praktik yang merusak proses demokrasi di negara ini.
“Rezim yang kami ulas dalam film ini lupa bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Tidak pernah ada kekuasaan yang abadi. Sebaik-baiknya kekuasaan adalah, meski masa berkuasa pendek, tapi bekerja demi rakyat. Seburuk-buruknya kekuasaan adalah yang hanya memikirkan diri dan keluarganya dengan memperpanjang kuasanya,” ujarnya yang dilasnir dari Bisnis.com, Senin (12/2).
Dirty Vote, merupakan film dokumenter yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Dia mengatakan Dirty Vote menjadi tontonan di masa tenang pemilu, dan berharap dapat mengedukasi publik.
“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tapi hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” ucapnya.
Sementara itu, ada sebanyak 20 lembaga yang terlibat dalam pembuatan film tersebut di antaranya adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, LBH Pers, YLBHI dan lainnya.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
