.webp)
SuaraPemerintah.ID – Indonesia, sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan total produksi lebih dari 56 juta ton dan ekspor mencapai 26,33 juta ton, telah menjadikan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis yang mendukung perekonomian nasional. Pada tahun 2023, ekspor kelapa sawit dan produk turunannya mencapai nilai USD28,45 miliar atau 11,6% dari total ekspor non-migas, serta menciptakan lapangan kerja bagi 16,2 juta orang, termasuk para petani kecil.
Produk kelapa sawit Indonesia telah menjangkau lebih dari 125 negara, digunakan dalam berbagai industri pangan, energi, dan lainnya. Memperhatikan potensi besar kelapa sawit, Pemerintah terus berupaya meningkatkan nilai tambah dan mengembangkan industri pengolahan kelapa sawit agar tidak hanya bergantung pada bahan mentah, tetapi juga mampu menghasilkan produk jadi.
“Pemerintah terus mendorong penggunaan Biodiesel yang saat ini sudah mencapai B35 dan diuji coba untuk B40. Realisasi penyerapan biodiesel domestik pada tahun 2023 mencapai 12,2 juta kiloliter, yang berdampak signifikan pada penggunaan CPO di dalam negeri,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Rapat Koordinasi Nasional Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada Kamis (28/03).
Sebagai langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola kelapa sawit secara berkelanjutan, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) Tahun 2019–2024. Inpres ini memberikan mandat kepada 14 Kementerian/Lembaga, 26 Pemerintah Provinsi sentra produksi kelapa sawit, dan 217 Pemerintah Kabupaten sentra produksi kelapa sawit untuk melaksanakan program RAN KSB.
Inpres RAN KSB terdiri dari 5 komponen, 28 program, 92 kegiatan, dan 118 output. Lima komponen RAN KSB mencakup Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur, Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Petani, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa, serta Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit.
Program dan kegiatan dalam Inpres RAN KSB dirancang untuk menciptakan kondisi yang mendukung bagi petani dan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan sertifikasi ISPO. Hingga saat ini, sudah ada 883 perusahaan dan 52 koperasi/kelompok petani yang mendapatkan sertifikasi ISPO setelah terbitnya Inpres RAN KSB.
Selain ISPO, Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) juga menjadi fokus dalam Inpres RAN KSB. Pemerintah telah mempercepat program PSR dengan menyederhanakan proses pengajuannya. Namun, realisasi pelaksanaan Program PSR baru mencapai rata-rata 50.000 Ha/tahun atau 28% dari target 180.000 Ha/tahun. Pemerintah telah menyalurkan Dana PSR sebesar Rp9,25 triliun untuk total luas lahan 331.007 Ha dari tahun 2017 hingga 24 Maret 2024.
Menko Airlangga juga mendorong dukungan dan kerja sama dari Pemerintah Daerah dalam implementasi RAN KSB dengan mempercepat penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) di wilayah masing-masing. Saat ini, sudah ada 9 provinsi yang memiliki RAD KSB, yaitu Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat.
Pada kesempatan tersebut, dibahas juga hasil Rapat Koordinasi Terbatas terkait Perkebunan Sawit Rakyat, termasuk rencana penyesuaian alokasi dana PSR, penyederhanaan proses pengajuan PSR, mempermudah verifikasi, dan mempersingkat proses pengajuan PSR untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program tersebut.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
