.webp)
SuaraPemerintah.ID – Pada pertemuan Strategic Planning Meeting (SPM) Kerja Sama Ekonomi Sub Regional Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) yang berlangsung di Kota Kuching, Negara Bagian Serawak, Indonesia mengangkat konsep “chrono-politic” dan “chrono-economy” untuk menyoroti pentingnya waktu dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Pertemuan ini berlangsung pada hari Kamis (14/03).
Deputi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi, yang memimpin delegasi Indonesia, menjelaskan bahwa kedua konsep tersebut menggambarkan bagaimana waktu mempengaruhi perilaku konsumen, keputusan investasi, dan siklus ekonomi. Beliau menegaskan bahwa jika BIMP-EAGA tidak responsif terhadap dinamika ini, maka akan tertinggal dalam persaingan.
Pertemuan tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi geopolitik dan geoekonomi yang penuh tantangan di dunia saat ini, termasuk krisis kemanusiaan di Gaza. Indonesia menekankan pentingnya momentum pertemuan SPM ini untuk masa depan BIMP-EAGA, terutama dalam konteks penyusunan ASEAN Post Vision 2025. Indonesia berpendapat bahwa persiapan untuk menyusun visi pasca 2025 harus mempertimbangkan perkembangan global saat ini.
“Stabilitas dan kemakmuran harus menjadi fokus, agar integrasi ekonomi di masa depan dapat mengarah ke sub-kawasan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Deputi Edi.
Dalam pertemuan tersebut, beberapa isu strategis dibahas untuk mendorong integrasi ekonomi di sub-kawasan, termasuk pembentukan kelompok kerja yang fokus pada isu strategis seperti Working Group (WG) on Economic Zones dan WG on Interconnection. Selain itu, beberapa potensi rute konektivitas dieksplorasi, seperti rute Bandar Seri Begawan–Balikpapan dan Kuching–Balikpapan. Indonesia juga telah menginisiasi Tourism Sister Village dalam sektor pariwisata.
Beberapa proyek infrastruktur juga dilaporkan mengalami perkembangan, termasuk pembangunan enclave interconnection di Kalimantan Utara dan proyek prioritas lainnya seperti pembangunan Kereta Api Makassar–Parepare–Mamuju, Terminal Barang Internasional (TBI) Aruk, Sambas, Badau, dan pembangunan Makassar New Port.
Untuk berhasilnya implementasi proyek-proyek di BIMP-EAGA, pejabat senior sepakat bahwa penguatan kerja sama lintas sektor menjadi kunci. Keterlibatan dunia usaha, Pemerintah Daerah, dan akademisi juga dianggap sangat penting. Legalisasi dan penguatan BIMP-EAGA Facilitation Center juga dianggap mendesak.
Ketua Delegasi RI memberikan arahan dan tanggapan terhadap laporan 9 Klaster yang mencakup bidang transportasi, perdagangan, investasi, energi, teknologi informasi dan komunikasi, agribisnis, pariwisata, lingkungan, serta pendidikan dan budaya sosial.
Indonesia setuju tentang perlunya peningkatan konektivitas di kawasan perbatasan dan desain ulang peta konektivitas regional. Revitalisasi konektivitas darat, laut, dan udara disambut baik, bersama dengan rencana pengembangan beberapa rute penerbangan baru. Kerjasama dalam halal trade juga menjadi fokus, bersama dengan kemudahan transaksi lokal, khususnya bagi UMKM.
Indonesia mendukung pembentukan working group interconnection untuk mendukung program ketahanan energi kawasan. Proyek integrasi listrik BIMP-Power dianggap penting, sementara pengembangan energi terbarukan menjadi fokus. Penggunaan bahan bakar hidrogen juga diusulkan untuk diuji coba dalam transportasi lintas batas.
Dalam bidang teknologi, Indonesia menyerukan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional untuk mendorong penerapan teknologi digital. Keberadaan ICT CEO Forum dianggap penting, sementara aplikasi teknologi digital diperlukan untuk berbagai keperluan, termasuk kemudahan prosedur kepabeanan dan dokumentasi.
Untuk sektor pertanian, Indonesia menekankan pelatihan petani muda dan penerapan teknologi digital sebagai bagian dari program ketahanan pangan. Promosi bersama untuk turisme berbasis budaya dan ekowisata juga didorong.
BIMP-EAGA diharapkan dapat menjadi pusat keunggulan dalam pendidikan dan riset. Kerja sama dalam memperingati 30 tahun BIMP-EAGA juga diusulkan, dengan beberapa acara di berbagai negara anggota.
Lebih dari 400 delegasi dari negara anggota BIMP-EAGA hadir dalam pertemuan ini, termasuk perwakilan dari pemerintah, dunia usaha, dan akademisi. Delegasi Indonesia mencapai 80 orang, terdiri dari berbagai kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
