.webp)
SuaraPemerintah.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Badan Pengembangan Internasional Amerika Serikat (USAID) dalam upaya mendukung partisipasi perempuan dan orang-orang dengan disabilitas dalam mewujudkan program ekonomi biru yang inklusif.
Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ekonomi biru tidak hanya menguntungkan segelintir, tetapi juga menyeluruh, termasuk perempuan dan individu dengan disabilitas.
“Mengintegrasikan aspek gender menjadi kunci keberhasilan dalam menerapkan kebijakan ekonomi biru yang inklusif,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, ketika membuka Pertemuan Nasional tentang Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Kantor KKP, Jakarta Pusat, pada Selasa (19/3/2024).
Pertemuan dengan tema “Inspiring Inclusion” tersebut mengumpulkan pejabat pemerintah, pemangku kepentingan dalam bidang perikanan, serta mitra pembangunan untuk membahas strategi pemberdayaan perempuan dan kelompok marginal dalam sektor kelautan dan perikanan.
Menteri Trenggono menjelaskan bahwa program ekonomi biru KKP mencakup beragam inisiatif, seperti perluasan kawasan konservasi, kebijakan penangkapan ikan berkelanjutan berbasis kuota, pengembangan budidaya laut pesisir dan darat yang lestari, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil, dan upaya pembersihan sampah plastik di laut melalui partisipasi aktif nelayan.
Menurut data dari KKP, dari total pelaku usaha perikanan sebanyak 1.449.681 orang, terdapat 148.221 perempuan yang terlibat dalam berbagai bidang seperti nelayan, pemasar ikan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan petambak garam.
Dalam kesadaran akan pentingnya meningkatkan peran perempuan dan orang-orang dengan disabilitas dalam sektor kelautan dan perikanan, KKP telah mengambil sejumlah langkah, mulai dari penetapan kebijakan hingga peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan pengarusutamaan gender.
Langkah-langkah tersebut meliputi penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 51 Tahun 2016, Permen KP No. 43 Tahun 2023, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) No. 84 Tahun 2020. Selain itu, KKP juga melibatkan perempuan dan orang-orang dengan disabilitas dalam program pembangunan kampung nelayan modern dan kampung perikanan budidaya, serta memberikan fasilitas pendidikan gratis kepada anak-anak pelaku utama di sektor perikanan seperti nelayan, pembudidaya, petambak garam, pengolah, dan pemasar.
KKP juga memberikan pelatihan dalam penangkapan ikan, budidaya ikan, dan pengolahan ikan bagi kelompok disabilitas dan perempuan. Mereka juga memberikan akses yang lebih mudah terhadap permodalan dan bantuan sarana bagi budidaya, penangkapan ikan, dan pengolahan hasil perikanan.
“Mencermati alokasi anggaran untuk pengarusutamaan gender, KKP telah meningkatkannya secara signifikan, dari Rp288 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp662 miliar pada tahun 2024,” ungkap Menteri Trenggono.
Sementara itu, Wakil Direktur USAID Indonesia, Erin Nicholson, menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan inti dari pembangunan menurut USAID, yang menjadi landasan bagi pemenuhan hak asasi manusia dan merupakan kunci keberhasilan pembangunan.
“Ketika perempuan diberdayakan, negara, masyarakat, dan keluarga menjadi lebih baik,” kata Nicholson.
Lebih lanjut, Nicholson menyatakan bahwa partisipasi ekonomi perempuan merupakan bagian penting dalam mencapai keamanan dan stabilitas yang lebih besar di seluruh dunia. USAID Indonesia, melalui program USAID Bersama Kelola Perikanan (Ber-IKAN), berupaya memberdayakan perempuan agar dapat menjadi agen perubahan dalam meningkatkan ekonomi dan mendukung perikanan yang berkelanjutan, sebagai langkah untuk mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif di masa depan, terutama dalam mendukung ekonomi biru.
Program USAID Ber-IKAN mengintegrasikan pendekatan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam kebijakan perikanan, mendampingi KKP dalam upaya membangun para agen perubahan kesetaraan gender di tingkat lokal, dan membantu perempuan serta kelompok marjinal untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan bersama sumber daya perikanan.
“Marilah kita gunakan pertemuan ini sebagai panggilan untuk bertindak, sebagai katalis untuk perubahan, dan sebagai titik balik menuju masa depan perikanan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan,” tandas Nicholson.
Sebagai catatan tambahan, pada Pertemuan Nasional tentang Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial, logo baru tentang Pengarusutamaan Gender dari KKP juga diperkenalkan. Logo tersebut mencerminkan komitmen berkelanjutan KKP dalam mewujudkan kesetaraan gender.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
