.webp)
SuaraPemerintah.IDÂ – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memulai serangkaian pertemuan strategis di Paris dengan menghadiri pertemuan bilateral penting bersama Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Mathias Cormann. Pertemuan tersebut merupakan langkah awal dalam proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD.
“Agenda pertama saya di Paris bertempat di Kantor Pusat OECD, saya bersama Menko Ekon Pak Airlangga Hartarto bertemu dengan Sekretaris Jenderal OECD yang juga mantan Menkeu Australia Mathias Cormann,” ungkap Menkeu seperti yang dikutip dari laman Instagram resminya @smindrawati pada Senin (06/05).
Pertemuan tersebut menyoroti pembahasan mengenai proses aksesi Indonesia sebagai anggota penuh OECD secara formal, yang dimulai pada hari itu melalui Pertemuan Tingkat Menteri OECD yang dipimpin oleh PM Jepang Fumio Kisida.
Menkeu menjelaskan bahwa proses aksesi Indonesia ke OECD merupakan wujud dari kesamaan pemikiran antara negara-negara anggota, yang didasarkan pada prinsip demokrasi, kebebasan individu, penghormatan hak asasi manusia, dan sistem pasar terbuka.
“Prinsip OECD yaitu ‘better policy for better society’ selaras dengan pembangunan fondasi Indonesia untuk terus maju mencapai negara berpendapatan tinggi sesuai amanat konstitusi. Proses keanggotaan Indonesia di dalam OECD akan membawa manfaat baik bagi Indonesia dan OECD itu sendiri,” tutur Menkeu.
Setelah pertemuan bilateral, Menkeu melanjutkan agenda dengan menjadi pembicara dalam diskusi Ministerial round table yang dibuka oleh PM Jepang Fumio Kishida, dengan Mathias Cormann sebagai tuan rumah.
Diskusi tersebut juga melibatkan sejumlah panelis lainnya, antara lain Grace Fu, Menteri untuk Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura; Mario Marcel Cullell, Menteri Keuangan, Chili; Valdis Dombrovskis, Wakil Presiden Eksekutif – Komisi Eropa; dan Karien Van Gennip, Wakil Perdana Menteri Belanda.
“Kami membahas tantangan dalam memenuhi komitmen penurunan emisi karbon dan menjalankan agenda perubahan iklim, terutama dari segi pembiayaan,” kata Menkeu.
Dalam konteks ini, OECD membentuk Inclusive Forum on Carbon Mitigation Approaches (IFCMA) yang bertujuan untuk membangun kerjasama global dalam pengumpulan data emisi karbon dan komitmen perubahan iklim, membangun metodologi, dan melakukan perbandingan kebijakan untuk mendukung negara-negara dalam merumuskan dan menjalankan program pengurangan karbon dalam pembangunan mereka.
Menkeu menjelaskan bahwa IFCMA dapat bekerja sama dengan Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim yang beranggotakan 92 negara dan 27 lembaga internasional, di mana ia menjabat sebagai co-chair bersama Menkeu Belanda, untuk terus mendorong kerjasama erat dan mendukung pelaksanaan agenda perubahan iklim secara global.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
