.webp)
SuaraPemerintah.ID – Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Saat ini, ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia berkembang pesat dalam berbagai sektor seperti investasi keuangan syariah, makanan dan minuman halal, fashion sederhana, farmasi, kosmetik, hingga pariwisata ramah muslim.
Dukungan terhadap potensi ini juga diperkuat oleh keberadaan sekitar 39,6 ribu pesantren dan lebih dari 4,8 juta santri yang tersebar di seluruh Nusantara. Pesantren memegang peran strategis dengan hampir 40% dari total pesantren memiliki potensi ekonomi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, serta usaha mikro kecil.
“Adik-adik santri sebagai generasi muda memiliki kesempatan besar di era digitalisasi ini. Potensi generasi muda mencapai 65 juta orang, ini adalah bonus demografi yang besar. Pesantren bukan hanya tempat pendidikan dan pengajaran agama, tetapi juga bertanggung jawab dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), dalam acara Sosialisasi Keuangan Inklusif bagi Santri dan Masyarakat Sekitar Pesantren dalam rangka Milad Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) ke-46 di Pondok Pesantren Mama Bakry, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/06).
Keuangan inklusif adalah komponen penting dalam proses inklusi sosial dan ekonomi. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 untuk mempercepat perluasan akses keuangan bagi masyarakat. Melalui regulasi ini, dilakukan penguatan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Industri Jasa Keuangan, Organisasi Masyarakat, serta lembaga pendidikan seperti pesantren dengan berbagai segmen sasaran, termasuk santri dan pemuda.
Kolaborasi antara DNKI, Kementerian dan Lembaga, serta Majelis Dakwah Indonesia diperlukan untuk melaksanakan kegiatan literasi dan edukasi keuangan syariah di pesantren. Program-program seperti layanan keuangan digital pesantren menggunakan biometrik wajah, implementasi QRIS bagi pesantren, program pesantren go digital, dan keagenan laku pandai perbankan dan non bank untuk pesantren sedang digalakkan.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Ferry Irawan yang turut hadir menyatakan bahwa pemerintah juga mendorong peningkatan kepemilikan rekening dan penggunaan produk keuangan formal melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) untuk mendukung inklusi keuangan.
Untuk mendukung permodalan mandiri pesantren, berbagai pembiayaan telah disalurkan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembentukan Bank Wakaf Mikro (BWM), pembiayaan Ultramikro (UMi), penerbitan sertifikasi halal self declare, serta pembiayaan dari LPDB KUMKM kepada mitra syariah atau Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren).
“Target inklusi keuangan adalah hampir 90%. Saya berharap target ini dapat tercapai, terutama dengan kerjasama bersama pesantren,” tutup Menko Airlangga.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Anggota DPR RI, Pj Bupati Bogor, Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah, Ketua Umum Majelis Dakwah Islamiyah, Pimpinan Pondok Pesantren Mama Bakry, serta direksi dari Lembaga Keuangan, BUMN, dan Swasta Nasional.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
