.webp)
SuaraPemerintah.ID – Plt. Sekjen Kemhan Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., M.S.P memimpin Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan BPK RI mengenai Perencanaan, Pengadaan, dan Pemanfaatan Alpalhankam yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) pada Kemhan dan TNI, serta Instansi Terkait Lainnya Tahun 2024, di Gedung Jenderal Urip Sumohardjo, Kemhan, Selasa (23/7).
Perencanaan, pengadaan, dan pemanfaatan Alpalhankam pada Kemhan dan TNI, serta instansi terkait lainnya, merupakan kegiatan yang strategis dan krusial dalam proses pertahanan negara. Kegiatan ini memastikan bahwa kebutuhan pertahanan negara terpenuhi dengan peralatan dan fasilitas yang sesuai standar, berfungsi optimal, dan mendukung misi serta operasi pertahanan secara efektif. Dengan perencanaan yang matang, pengadaan yang transparan, dan pemanfaatan yang tepat, Kemhan dan TNI dapat meningkatkan kapabilitas pertahanan, menjaga keamanan negara, dan mendukung kemandirian industri pertahanan dalam negeri.
Dalam sambutannya, Plt. Sekjen Kemhan Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., M.S.P menyampaikan bahwa dalam rangkaian proses pengelolaan Apalhankam, mungkin ada beberapa kelemahan dan kekurangan baik dalam tataran operasional maupun kebijakan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan yang ketat, terutama dalam penggunaan APBN baik yang bersumber dari PLN maupun PDN. Pemantauan ini adalah elemen penting dalam manajemen mutu yang memastikan bahwa semua aspek operasional berjalan sesuai standar tertinggi. Manajemen mutu dalam konteks ini mencakup penetapan prosedur yang jelas, pemantauan berkesinambungan, dan penilaian berkala terhadap kinerja dan hasil serta pertanggungjawaban dan pengelolaan anggarannya.
“Pemeriksaan pendahuluan Tim BPK RI adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Saya berharap setiap rupiah yang berasal dari PDN dan PLN, serta APBN, dapat dimanfaatkan dengan baik demi kepentingan negara dan keamanan bangsa,” ujar Plt. Sekjen.
Plt. Sekjen Kemhan juga menekankan kepada setiap Kasatker/Kasubsatker agar memberikan dukungan dan berpartisipasi aktif dalam proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tim BPK RI. Kerja sama dan kolaborasi yang kuat antara instansi terkait, transparansi yang terjaga, serta kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran adalah kunci utama untuk menghasilkan rekomendasi terbaik dalam menangani setiap permasalahan yang muncul.
Dalam paparannya, Auditor Utama KN I BPK RI Dr. Akhsanul Khaq, M.B.A., CMA., CFE., CA., CSFA., CPA., CFrA., Ak., CertDA., CGCAE., GRCE., CIISA menjelaskan hal-hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, dukungan data dan informasi terkait pelaksanaan pemeriksaan. Kedua, komunikasi aktif dan efektif antara Tim Pemeriksa dan entitas dalam berbagai pilihan media komunikasi. Ketiga, penunjukan person in charge masing-masing satker dan pendampingan dari dalam mendukung komunikasi dan koordinasi dengan Tim Pemeriksa.
Auditor Utama KN I BPK RI juga menyampaikan sejumlah harapan. Pertama, memperbaiki tata kelola penyusunan Rencana Kebutuhan (Renbut) Alpalhankam yang dibiayai oleh PLN dan PDN. Kedua, merencanakan penganggaran yang efektif dan efisien untuk pemenuhan kebutuhan Alpalhankam TNI yang dibiayai oleh PLN dan PDN. Ketiga, meningkatkan tata kelola dan kualitas proses pengadaan Alpalhankam. Terakhir, meningkatkan koordinasi Kemhan dan TNI, sehingga Alpalhankam yang dihasilkan dapat difungsikan secara optimal sesuai kebutuhan TNI.
Di akhir entry meeting, dilaksanakan penyerahan surat tugas dari Auditor Utama KN I BPK RI kepada Plt. Sekjen Kemhan.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Pejabat Eselon I, II, dan III dari UO Kemhan, UO Mabes TNI, UO TNI AD, UO TNI AL, dan UO TNI AU atau yang mewakili.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
