Indonesia Tarik Pinjaman Rp7,6 Triliun dari ADB, Buat Apa?

SuaraPemerintah.ID – Indonesia mendapatkan dukungan signifikan dari Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) melalui persetujuan pinjaman sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp7,6 triliun (dengan kurs Rp15.200). Pinjaman berbasis kebijakan ini bertujuan untuk membantu Indonesia mempercepat transisi energi menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Program ini berfokus pada upaya Indonesia untuk mencapai target net zero emisi dari sektor pembangkit listrik pada tahun 2050, serta mendukung kontribusi yang ditentukan secara nasional (Nationally Determined Contributions atau NDC). Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

- Advertisement -

Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga mengatakan program pinjaman berbasis kebijakan ini mendukung pengembangan kebijakan dasar dan kolaboratif Indonesia guna mengidentifikasi dan menjawab berbagai tantangan kompleks di sektor ini dalam mempercepat peralihannya menuju energi berkelanjutan dan bersih.

Baca juga : Jokowi Klaim Ekonomi Indonesia Melonjak Berkat Hilirisasi Nikel

“Indonesia berada di persimpangan yang sangat penting dalam perjalanan transisi energinya,” kata Jiro dalam keterangan tertulis, Jumat (20/9/2024).

Meskipun Indonesia berhasil mengatasi sebagian besar kendala pasokan listrik melalui pertumbuhan kapasitas pembangkit listrik yang pesat, negara ini masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil seperti batu bara, gas, dan diesel. Program ini akan membantu Indonesia membangun kerangka kebijakan dan regulasi yang mendukung transisi energi bersih dan memperkuat tata kelola serta keberlanjutan sektor energi.

Salah satu elemen kunci dari program ini adalah pengembangan Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (Comprehensive Investment and Policy Plan/CIPP), yang akan mengidentifikasi kebutuhan dan peluang investasi dalam mencapai transisi energi yang adil dan inklusif.

Program ini juga mencakup peningkatan regulasi untuk mendukung pengembangan kapasitas energi terbarukan dan memperkuat peran badan usaha milik negara di bidang energi, termasuk upaya meningkatkan kesetaraan gender.

Program ini merupakan upaya bersama dari ADB dan mitra pembiayaan bersamanya, yaitu Lembaga Pembangunan Prancis (AFD/Agence Française de Développement) dan Kerja Sama Pembangunan Jerman melalui KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) untuk mendukung kepemimpinan pemerintah dalam transisi energi.

Baca juga : Utang Luar Negeri Indonesia Naik 4,1% Tembus US$ 414,3 Miliar

ADB memberikan dukungan penting bagi tahap awal pengembangan regulasi transisi energi oleh pemerintah, dengan dukungan menyeluruh melalui Mekanisme Transisi Energi, pembiayaan infrastruktur yang dijamin pemerintah dan yang tidak dijamin pemerintah, serta rangkaian luas proyek bantuan teknis.

“ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggota-49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik,” jelas Jiro.

Artikel ini kami lansir dari detikfinance yang berjudul “RI Dapat Utang Rp 7,6 T dari ADB buat Percepatan Transisi Energi”

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News