.webp)
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menyampaikan kabar menarik tentang pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Tahun depan, pembangunan kantor lembaga legislatif dan yudikatif, seperti DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY), beserta kompleks hunian akan dimulai.
Basuki menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung terkait hal ini. “Sehingga mudah-mudahan 2027 akan sudah siap,” kata Basuki di UGM, Sleman, Sabtu (14/12) petang.
Lebih lanjut, Basuki menyebut bahwa pada 2028, Prabowo berencana mengumumkan pemindahan kantor seluruh jajaran legislatif dan yudikatif ke IKN. Sementara itu, pembangunan perkantoran lembaga eksekutif juga sudah berjalan. Hingga akhir 2024, empat kantor kementerian koordinator (kemenko) akan siap digunakan.
“Masing-masing kementerian di bawah Kemenko nanti sudah bisa pindah. Kemudian hunian, 47 Tower sudah bisa,” ujar Basuki.
Namun, pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dijadwalkan baru akan dimulai pada April 2025, setelah Lebaran. Menurut Basuki, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menyesuaikan jadwal tersebut.
“MenPANRB sudah memprogramkan (pemindahan ASN) kira-kira April setelah Lebaran. Sebenarnya bisa Januari, tapi karena mau ada Lebaran jadi kita programkan April,” pungkasnya.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut di era Prabowo. Targetnya, IKN akan berfungsi sebagai ibu kota politik paling lambat 2029.
Hasan memastikan Prabowo akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur, jika fungsi politik sudah bisa berjalan. Artinya, harus ada kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN.
“Kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya, ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana,” kata Hasan dalam keterangan tertulis, Selasa (10/12).
Hal senada juga disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo. Ia menyebutkan bahwa Presiden Prabowo direncanakan mulai berkantor di IKN sekitar Agustus 2028, paling lambat 17 Agustus 2029.
“Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana, selambatnya 17 Agustus 2029,” kata Dody.
Dody mengatakan Kementerian PU akan mengejar prioritas pembangunan sesuai mandat Prabowo. Kepala Negara disebut mengutamakan penyelesaian infrastruktur legislatif, eksekutif, dan yudikatif di IKN Nusantara.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
