.webp)
Pemerintah memastikan bahwa perekonomian Indonesia tetap stabil meski tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu (21/12).
Febrio menjelaskan bahwa meskipun ada kenaikan PPN, inflasi dipastikan tetap terkendali sesuai dengan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yaitu berada di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.
“Inflasi saat ini rendah di 1,6 persen. Dampak kenaikan PPN ke 12 persen adalah 0,2 persen,” ujar Febrio.
Selain itu, Febrio juga menambahkan bahwa dampak kenaikan PPN terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan terlalu signifikan. Pemerintah optimis bahwa pertumbuhan ekonomi 2024 akan tetap berada di atas 5 persen, dan pada 2025, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen akan tercapai. Optimisme ini didorong oleh berbagai stimulus yang telah disiapkan oleh pemerintah, termasuk bantuan pangan, diskon listrik, pembebasan PPh untuk buruh, serta pembebasan PPN untuk rumah.
“Tambahan paket stimulus bantuan pangan; diskon listrik; buruh pabrik tekstil, pakaian, alas kaki, dan furnitur tidak bayar pajak penghasilan (PPh) setahun; pembebasan PPN rumah; dan lain-lain akan menjadi bantalan bagi masyarakat,” tutur Febrio.
Sementara itu, Center of Economics and Law Studies (Celios) memperkirakan kenaikan tarif PPN 12 persen pada 2025 bisa meningkatkan inflasi hingga ke level 4,11 persen. Sebagai catatan, inflasi per November 2024 tercatat sebesar 1,55 persen (year-on-year/yoy).
Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) menyebut dampak PPN 12 persen terhadap inflasi tak terlalu signifikan. Berdasarkan proyeksi Deputi Gubernur BI Aida S Budiman, efek PPN terhadap inflasi berkisar 0,2 persen.
Terkait stimulus, peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet yang menilai paket stimulus bersifat inklusif dalam memitigasi dampak kenaikan tarif PPN. Tetapi, dia turut mewanti-wanti soal terbatasnya durasi dan jangkauan tiap insentif.
Kemudian, Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov berpendapat insentif diskon listrik dapat membantu meringankan beban biaya hidup, terutama bagi keluarga dengan penghasilan terbatas yang sebagian besar bergantung pada tarif listrik bersubsidi. Dia meminta Pemerintah memastikan pemberian diskon tarif listrik pada awal tahun depan agar tepat sasaran.
Selain itu, ia juga mendorong Pemerintah melakukan evaluasi secara hati-hati agar efek kebijakan tidak hanya bersifat sementara, tetapi berdampak besar pada pola konsumsi jangka panjang.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
