Pemprov Jatim Terima DIPA dan TKD 2025

SuaraPemerintah.ID – Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, bersama Kementerian, Lembaga Negara, dan para Gubernur se-Indonesia menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2025 secara digital. Penyerahan DIPA dan TKD digital ini dilakukan secara simbolis oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Negara Jakarta, pada Selasa (10/12/2024).

Selain penyerahan DIPA dan TKD untuk TA 2025, Presiden Prabowo juga meluncurkan katalog elektronik versi 6.0, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sistem e-Purchasing atau sistem pengadaan elektronik pemerintah dengan memberikan kemudahan bagi pemangku kepentingan dalam transaksi atau belanja pemerintah.

- Advertisement -

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Adhy Karyono menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur akan segera mengambil langkah cepat untuk merealisasikan arahan Presiden dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran demi mendukung pembangunan menuju Indonesia maju, makmur, dan Indonesia Emas 2045. “Semua kebijakan dan program yang dilaksanakan Pemprov Jatim akan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, kami akan segera mempercepat optimalisasi penggunaan anggaran sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional,” ujar Adhy.

Adhy menambahkan bahwa arah kebijakan pembangunan nasional pada 2025 akan fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta perumahan. “Semua sektor ini akan menjadi dasar bagi Pemprov Jatim dan DPRD Jatim dalam menyusun program pembangunan yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim,” tambahnya.

Anggaran APBD Jatim untuk tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar 29,9 triliun rupiah akan difokuskan pada sektor pendidikan dan kesehatan, yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan Jawa Timur pada tahun 2025. Hal ini sejalan dengan tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Jatim 2025, yang berfokus pada “Peningkatan Kualitas SDM untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.”

Adhy menegaskan bahwa delapan arah kebijakan prioritas pembangunan Jawa Timur, di antaranya meliputi pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan pelayanan dasar di sektor pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM. Selain itu, pembangunan infrastruktur, pengembangan wilayah terpadu, pembangunan karakter masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan antikorupsi juga menjadi fokus utama.

“Seluruh anggaran yang kita belanjakan harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemudahan dalam pelayanan, serta penurunan kemiskinan dan pengangguran. Semoga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.(red)