.webp)
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa realisasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia mencapai angka fantastis, yakni Rp504 triliun per 30 November 2024. Angka ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjadikan pendidikan sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing bangsa.
Dalam laporan yang disampaikan di Jakarta pada Minggu (15/12), Suahasil menyatakan bahwa anggaran pendidikan merupakan bagian dari upaya strategis untuk mendukung kemajuan negara. “Anggaran pendidikan adalah bagian dari investasi publik, mendukung daya saing,” katanya.
Rinciannya, anggaran pendidikan ini disalurkan melalui berbagai program dan mekanisme. Dari total Rp504 triliun, sekitar Rp171,9 triliun dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat (BPP), Rp317 triliun untuk transfer ke daerah (TKD), dan Rp18,1 triliun melalui pembiayaan.
Bantuan yang disalurkan lewat BPP mencakup Program Indonesia Pintar (PIP) yang membantu 21,1 juta siswa, serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang memberikan dukungan kepada 1,1 juta mahasiswa. Selain itu, ada juga beasiswa LPDP untuk 55.809 penerima yang berhak melanjutkan studi ke jenjang S2 dan S3 baik di dalam maupun luar negeri.
Bantuan lainnya meliputi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 9,4 juta siswa dan 55.084 sekolah, serta Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk 197 perguruan tinggi. Tak ketinggalan, tunjangan profesi untuk 652.500 guru non-PNS dan tunjangan profesi dosen (TPD) untuk 79.700 dosen.
Untuk manfaat melalui TKD, di antaranya BOS bagi 43,7 juta siswa dan 46,7 ribu satuan pendidikan sekolah; BOP PAUD untuk 6,2 juta peserta didik dan 3.611 satuan pendidikan PAUD; rehabilitasi sekolah untuk 5.404 ruang kelas; gaji, tunjangan, TPG, dan tamsil untuk 1,58 juta guru; serta untuk 109 museum.
Adapun yang melalui pembiayaan, antara lain untuk dana abadi pendidikan LPDP yang memberikan beasiswa bagi anak bangsa meneruskan pendidikan S2 dan S3 di dalam maupun di luar negeri.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Pemerintah berkomitmen menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan masih menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran tahun 2025. Kondisi ini berbeda dengan beberapa negara seperti Amerika Serikat dan India yang menjadikan sektor pertahanan memegang alokasi terbesar dalam APBN.
“Indonesia alokasi terbesar adalah pendidikan. Demikian kita menempatkan pendidikan sebagai prioritas dan kita yakin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan inilah jalan keluar sesungguhnya dari kemiskinan,” kata Presiden Prabowo Subianto dalam Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara digital serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0, di Istana Negara, Jakarta pada Selasa (10/12).
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
