Rabu, Maret 25, 2026
spot_img

BERITA UNGGULAN

Bupati Mojokerto: ASN Harus Maksimalkan Proses Pemerintahan dan Pelayanan

Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra yang akrab disapa Gus Barra menerangkan pada formasi tahun 2024, Kabupaten Mojokerto mengangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai CPNS sebanyak 85 orang, dan untuk PPPK sebanyak 347 orang.

Gus Barra melanjutkan, pengangkatan ASN tersebut dilakukan sebagai upaya Pemkab Mojokerto untuk memaksimalkan proses pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk mewujudkan Kabupaten Mojokerto menjadi lebih maju, adil, dan makmur.

- Advertisement -

“Pengangkatan CPNS dan PPPK ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan ASN di Kabupaten Mojokerto, tersedianya SDM ASN yang unggul menjadi salah satu kebutuhan penting dalam melaksanakan visi dan misi bupati dan wakil bupati,” ujar Gus Barra dalam keterangan pers, Rabu (30/4/2025).

Pemerintah Kabupaten Mojokerto berkomitmen untuk melaksanakan manajemen ASN yang sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Gus Barra memastikan bahwa mulai dari proses seleksi hingga pengangkatan, para calon ASN baik CPNS maupun PPPK tidak dikenakan biaya apapun.

- Advertisement -

“Kami sampaikan proses seleksi dan pengangkatan ASN tidak dipungut biaya atau gratis, semua proses dilaksanakan secara transparan dan akuntabel,” ungkapnya.

Gus Barra juga menjelaskan beberapa poin penting yang menjelaskan betapa pentingnya sinkronisasi kepemerintahan, terutama pada hierarki kepemerintahan secara vertikal. Tidak hanya sinkronisasi secara visi, pengambilan kebijakan mulai dari pemerintahan di tingkat kota/kabupaten, provinsi, hingga pada tingkat pusat, diharuskan selaras dan saling bersinergi demi menyongsong Indonesia Emas 2045.

Ia pun mengajak para Jajaran Pemkab Mojokerto beserta Jajaran Forkopimda yang agar bersama-sama menjadi mitra pembangunan nasional, dengan senantiasa mengedepankan sinergi dan kolaborasi untuk keefektifan dan pemerataan pembangunan.

“Penting bagi Pemerintah Daerah untuk tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga harus menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal agar Indonesia dapat berkembang secara adil dan merata,” tegas Gus Barra.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

- Advertisement -

Kirimkan Press Release berbagai aktivitas kegiatan Brand Anda ke email [email protected]

Artikel Terkait

Suara Hari Ini

Ikuti Kami

10,502FansSuka
392PengikutMengikuti
7PengikutMengikuti
2,930PelangganBerlangganan

Terbaru