.webp)
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara, menegaskan bahwa gaji Rp14 juta bukanlah syarat minimal untuk membeli rumah subsidi, melainkan batas maksimal pendapatan yang diperbolehkan. Penjelasan ini disampaikan Ara menyusul polemik di media sosial terkait kebijakan rumah subsidi yang ramai dibicarakan publik.
Dalam pernyataannya di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (16/4), Ara mengatakan bahwa masyarakat keliru memahami maksud dari kebijakan tersebut. Ia menjelaskan, batasan gaji sebesar Rp14 juta merupakan batas atas atau maksimal, bukan minimal, untuk bisa mengakses program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Batasan penghasilan saja. Jadi, yang kalian pahami itu, orang yang berpenghasilan Rp14 juta baru bisa beli rumah MBR, atau hingga Rp14 juta yang boleh? Berarti kebijakan saya prorakyat atau tidak?” kata Ara saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (16/4).
Selama ini, kategori MBR yang bisa mengakses rumah subsidi dibatasi oleh aturan penghasilan maksimal Rp7 juta untuk individu lajang, dan Rp8 juta untuk yang sudah berkeluarga. Ara menilai batasan tersebut tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi saat ini dan dianggap terlalu rendah.
“Kalau Rp7 juta, punya istri satu, anak dua, mau berapa nih? Kita tingkatkan dong, supaya kesempatan dapat rumah MBR makin banyak,” ujarnya.
Ara menambahkan bahwa rencana revisi batas penghasilan untuk MBR masih dalam tahap kajian. Ia akan berdiskusi dengan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, guna membahas kemungkinan perubahan regulasi tersebut.
Usulan pelonggaran syarat ini sempat menuai kesalahpahaman di media sosial. Sebagian netizen mengira rumah subsidi hanya boleh dibeli oleh mereka yang bergaji minimal Rp14 juta. Menanggapi itu, Ara kembali menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk memiliki rumah layak huni.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
