.webp)
Dalam rangka memperkuat keterbukaan informasi publik di daerah, Diskominfo Provinsi Kaltim menggelar Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2025 di Ruang WIEK Diskominfo Kaltim, Kamis (3/7/2025).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, yang menekankan pentingnya forum ini sebagai ajang evaluasi dan penguatan sinergi antar daerah dalam pengelolaan informasi publik, termasuk efektivitas pelaporan dan pengawasan.
“Forum koordinasi ini merupakan momentum berharga untuk mengevaluasi dan memperkuat langkah-langkah yang telah kita ambil dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik serta efektivitas pengawasan di Kalimantan Timur,” ujar Faisal.
Faisal juga mengapresiasi capaian Kalimantan Timur yang telah berhasil mempertahankan predikat Provinsi Informatif selama lima tahun berturut-turut.
Ia berharap keberhasilan ini dapat menjadi pemicu semangat bagi seluruh kabupaten/kota untuk meraih prestasi serupa dalam penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Komisi Informasi Tahun 2025.
“Ini adalah cermin bagi kita semua untuk terus berbenah. Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban, tetapi hak masyarakat yang harus kita penuhi dan layani dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Dalam arahannya, Faisal turut mengingatkan seluruh aparatur pemerintah agar memahami dengan baik tugas dan fungsi masing-masing, serta terus mengikuti dinamika pembangunan dan pemerintahan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
“Teruslah berinovasi dan lakukan monitoring serta evaluasi terhadap PPID Pelaksana, baik secara mandiri maupun bersama Komisi Informasi. Tujuannya agar kualitas layanan informasi di PD semakin baik,” pesannya.
Forum ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Komisioner Komisi Informasi Kaltim, Muhammad Khaidir, yang memaparkan hasil Monev 2024 serta arah kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ke depan, dan Valdha, anggota Relawan TIK, yang turut berbagi perspektif mengenai peran teknologi dalam mendukung keterbukaan informasi.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Diskominfo Kaltim dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, profesional dan responsif terhadap hak-hak informasi publik. (JR/ADV/Diskominfo Kaltim)
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
