.webp)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan taklimat awal (entry meeting) atas dua Pemeriksaan Kinerja dan dua Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Tahun 2025 pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Senin (25/8).
Acara yang dilaksanakan di Kantor Kemenhub tersebut dihadiri oleh Anggota I BPK,Nyoman Adhi Suryadnyana, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Sarjono, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (PPTM) di lingkungan Kemenhub, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPK dan Kemenhub serta jajaran Pemeriksa BPK.
Pada Semester II Tahun 2025, BPK akan melakukan empat pemeriksaan strategis di lingkungan Kemenhub, yang meliputi Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Kerja Sama dengan Badan Usaha pada kegiatan Proving Ground; Pemeriksaan Kinerja atas Kesiapan Sarana dan Prasarana Transportasi untuk Mendukung Program Ketahanan Pangan; Pemeriksaan Kepatuhan atas Pembangunan Fasilitas Sisi Darat Bandar Udara VVIP IKN; serta Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2023 hingga Semester I 2025 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Dalam sambutannya, Anggota I BPK menegaskan pentingnya pemeriksaan BPK sebagai bagian dari sistem akuntabilitas negara. “BPK memastikan bukan hanya akuntabilitas tetapi bagaimana pengelolaan keuangan negara itu dapat menghasilkan outcome yang bermanfaat sesuai amanat Undang-Undang Dasar,” ujarnya.
Lebih lanjut, BPK menekankan bahwa pemeriksaan tidak bertujuan untuk menemukan kesalahan, tetapi memberikan rekomendasi perbaikan guna memperkuat tata kelola, mendorong efisiensi, dan memastikan setiap kebijakan berdampak nyata bagi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, BPK juga menyampaikan apresiasi atas sejumlah capaian Kemenhub, di mana Kemenhub berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak sebelas kali berturut-turut sejak tahun 2013, menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK hingga Semester I 2025 sebesar 87,29 %, serta mencatat realisasi PNBP Tahun 2024 sebesar Rp12,90 triliun (terjadi peningkatan 28,55 % dari tahun sebelumnya).
Selain itu, Kemenhub telah mengembangkan sistem informasi kepelabuhan (Inaportnet) di 264 pelabuhan untuk menekan biaya logistik, serta menyelesaikan pembangunan 25 proyek strategis nasional pada tahun 2024.
Menteri Perhubungan menyambut baik pemeriksaan yang dilakukan BPK. “Kemenhub siap mendukung kelancaran pemeriksaan dan berharap hasilnya dapat menjadi koreksi yang konstruktif bagi Kemenhub agar terus berbenah,” ujarnya.
Kemenhub juga berkomitmen untuk kooperatif dalam setiap proses pemeriksaan, dengan menerapkan komunikasi yang efektif dengan Tim Pemeriksa BPK.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
