.webp)
BPOM mengadakan Kegiatan Monitoring Evaluasi Kinerja dan Anggaran BPOM Semester I Tahun 2025 bersama seluruh pimpinan BPOM pusat dan unit pelaksana teknis (UPT) secara hybrid, Jumat (1/8). Kegiatan ini digelar untuk membahas progress pencapaian kinerja dan realisasi anggaran serta mengidentifikasi kendala dan permasalahan di unit satuan kerja (satker) pusat dan UPT secara sistematis.
Monitoring evaluasi (monev) kinerja dan anggaran BPOM merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola program dan anggaran BPOM. Pembahasan dilaksanakan secara panel yang melibatkan seluruh kedeputian, Inspektorat Utama, Sekretariat Utama, dan pusat-pusat teknis. Forum ini juga mengidentifikasi tantangan teknis satker dan UPT, seperti hambatan pelaksanaan kegiatan, keterlambatan pengadaan, kendala koordinasi, dan belum optimalnya pemanfaatan output.
Sekretaris Utama Jayadi membuka acara dengan memberikan paparan evaluasi kinerja dan anggaran BPOM semester I tahun 2025. Berdasarkan hasil monev semester I, secara umum capaian kinerja menunjukkan tren yang positif, baik dari sisi realisasi anggaran maupun pencapaian output kegiatan. Hingga 30 Juni 2025, BPOM merealisasikan 32,23% dari total anggaran Rp2,56 triliun yang menempatkan BPOM pada peringkat ke-41 dari 99 kementerian/lembaga (K/L).
“Hasil monev semester I 2025 menunjukkan capaian positif pada sejumlah indikator kinerja, terutama program prioritas nasional yang mendukung pengawasan obat dan makanan,” ujar Jayadi, mengapresiasi seluruh unit teknis dan UPT BPOM.
Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala BPOM Taruna Ikrar, yang mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang perlu dikawal BPOM pada semester II tahun 2025. Menurutnya, terdapat 3 hal yang perlu difokuskan, yaitu peran BPOM dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendirian UPT BPOM di setiap kabupaten/kota di Indonesia dengan skala prioritas, serta pendirian Politeknik POM yang memerlukan advokasi kebijakan di level strategis.
“Saat ini, tantangan berat yang kita hadapi adalah ekspektasi masyarakat kepada BPOM yang semakin besar. Hal ini tercermin dari berbagai opini dan masukan yang kami terima melalui mitra kerja, seperti Komisi IX DPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ungkap Kepala BPOM tentang tantangan yang akan dihadapi ke depannya.
“Namun di tengah berbagai dinamika ini, BPOM tetap menunjukkan kinerja positif dengan meraih sejumlah penghargaan pada triwulan pertama sebagai bukti komitmen dalam menjaga kualitas dan akuntabilitas pengawasan,” tambah Kepala BPOM yang turut mengapresiasi seluruh jajaran BPOM.
Sebagai informasi, selama triwulan pertama tahun 2025, BPOM berhasil meraih sejumlah penghargaan bergengsi. Dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), BPOM meraih Peringkat II Hasil Pengawasan Kearsipan Klaster Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan kategori Sangat Memuaskan. Kemudian, dari ajang The 10th Public Relations INDONESIA Awards (PRIA) 2025, BPOM memperoleh 3 penghargaan, yaitu Silver Winner untuk kategori Departemen Public Relations, serta Gold Winner untuk kategori Manajemen Krisis pada subkategori Pra-Krisis dan Krisis serta subkategori Pasca-Krisis.
Selain itu, BPOM juga memberlakukan sistem penghargaan dan sanksi atas kinerja satker melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 286 Tahun 2025. Sistem ini bertujuan menjamin efektivitas dan efisiensi kinerja anggaran. Pada Triwulan I Tahun 2025, BPOM menetapkan penghargaan bagi masing-masing 3 satker terbaik dari 3 kategori, yaitu Pusat, Balai Besar/Balai POM, dan Loka POM.
Pada kategori Satuan Kerja Pusat, peringkat pertama diraih oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (102,69). Disusul peringkat kedua yang diraih oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (101,40), serta peringkat ketiga oleh Inspektorat Utama (101,34).
Pada kategori Balai Besar/Balai POM, peringkat pertama diraih oleh BBPOM di Banda Aceh (101,18), peringkat kedua oleh BBPOM di Manado (101,14), serta peringkat ketiga oleh BPOM di Tangerang (101,07). Sementara itu untuk kategori Loka POM, peringkat pertama diraih oleh Loka POM di Kabupaten Waringin Barat (103,10), disusul Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah (101,10), serta Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu (101,05).
“Selamat kepada seluruh satuan kerja yang meraih nilai tertinggi. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas komitmen dan konsistensi dalam menjaga kinerja yang optimal. Bagi satuan kerja dengan nilai yang masih rendah, mari jadikan ini sebagai momentum untuk berbenah dan meningkatkan kualitas kerja secara berkelanjutan,” ujar Taruna lagi.
Kepala BPOM berpesan agar pertemuan hari ini tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi menghasilkan solusi konkret, terukur, dan segera ditindaklanjuti di triwulan selanjutnya. Seluruh jajaran BPOM diharapkan terus menjaga semangat dan komitmen pengabdian karena yang dikelola bukan sekadar anggaran, tetapi juga amanah dan kepercayaan publik.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
