Bagi masyarakat rendah (MBR), memiliki rumah bukan sekadar impian. Itu adalah perjuangan panjang yang sering terhenti karena biaya tambahan di luar harga rumah.
Biaya notaris, balik nama, dan administrasi lainnya kerap membuat mereka menyerah. Kini, melalui kebijakan berani yang diresmikan Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud, mimpi itu kembali terasa nyata.
Dalam kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama dengan pihak perbankan di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (20/8/2025), Rudy menegaskan bahwa rumah adalah kebutuhan mendasar yang setara dengan pangan dan sandang.
“Rumah ini wajib. Yang wajib itu bukan hanya pangan dan sandang, tapi juga tempat tinggal yang layak. Program ini hadir meringankan beban rakyat. Sekali lagi, bukan rumah gratis, tapi biaya administrasinya yang ditanggung Pemprov,” tegasnya.
Melalui program Gratispol, biaya administrasi perumahan senilai maksimal Rp10 juta akan ditanggung pemerintah. Dengan harga rumah Rp 180–190 juta, beban tambahan yang kerap menjadi batu sandungan kini hilang.
Berdasarkan data Pemprov, masih ada 60 ribu rumah tidak layak huni di Kaltim. Selain itu, backlog perumahan mencapai 250 ribu unit. Artinya, ratusan ribu keluarga di Bumi Etam masih belum memiliki tempat tinggal yang memadai.
“Dari data saya, ada 177 ribu masyarakat rentan seperti petani, nelayan, hingga pengemudi ojek yang berani yang harus kita bantu. Ini bukan hanya soal rumah, tapi soal martabat dan masa depan,” ujar Rudy.
Program ini juga sejalan dengan target Presiden nasional untuk membangun tiga juta rumah, sekaligus mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Kalau di negara maju, penghasilan rakyatnya minimal 12 ribu dolar per tahun. Di Kaltim, rata-rata-rata Rp 4 juta. Perumahan layak adalah fondasi kesejahteraan. Kita ingin generasi emas tumbuh dari lingkungan yang sehat dan kemanusiaan,” kata Rudy penuh keyakinan.
Pemprov pun mengajak perusahaan-perusahaan besar di Kaltim ikut andil melalui program CSR.
“Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kalau semua bergandeng tangan, kita bisa menyelesaikan masalah perumahan ini lebih cepat,” tutupnya. (JR/ADV/Diskominfo Kaltim)
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
