.webp)
Komisi IX DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran BPOM tahun anggaran 2026 sebesar Rp2,247 triliun. Persetujuan tersebut diputuskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IX DPR RI bersama Kepala BPOM Taruna Ikrar dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Senin (15/9/2025) di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI drg. Putih Sari dan dihadiri oleh 34 dari 43 anggota.
Dalam rapat tersebut, BPOM menjelaskan pengalihan anggaran sebesar Rp341 miliar yang sebelumnya dialokasikan untuk pengawalan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dana tersebut kini akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPOM untuk melindungi masyarakat melalui pengawasan serta edukasu obat dan makanan.
“Jumlah anggaran Rp341 miliar yang awalnya dianggarkan untuk pengawalan MBG akan tetap berada di BPOM tetapi peruntukannya dialihkan untuk pelaksanaan tupoksi BPOM. Pengawalan MBG sendiri akan menggunakan anggaran dari BGN sebesar Rp700 miliar yang akan dilakukan secara swakelola oleh BPOM,” jelas Kepala BPOM Taruna Ikrar.
Dengan demikian, peruntukan anggaran akan tepat sasaran dan sesuai MoU yang telah disepakati BPOM-BGN. Taruna Ikrar juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada BGN atas penganggaran tersebut.
Taruna juga menekankan bahwa tambahan anggaran memungkinkan penguatan di sejumlah bidang, termasuk pada Kedeputian 4 sebesar Rp22,7 miliar, meski masih jauh dari cukup untuk mendukung penindakan selama satu tahun penuh. BPOM, lanjutnya, akan menyusun strategi melalui pendekatan akar masalah kejahatan obat dan makanan serta memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga peningkatan kapasitas laboratorium BPOM.
“Sebagai contoh, penyelesaian akan difokuskan di hulu. Kami juga sedang melakukan pembaruan kemampuan laboratorium BPOM, serta sesuai usulan anggota, sebagian anggaran Rp700 miliar dari BGN akan dialokasikan untuk pengadaan mobil laboratorium guna mendukung pengawasan MBG,” tambah Taruna.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan mekanisme swakelola akan menjadi dasar pelaksanaan kerja sama dengan BPOM. Dadan mengatakan bahwa pihaknya telah berpengalaman dengan mekanisme ini.
“Msalnya pelatihan 32.000 SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) yang dilakukan bersama Kementerian Pertahanan melalui Universitas Pertahanan dengan pola swakelola. Begitu pula riset dengan BPS (Badan Pusat Statistik) terkait efek ekonomi program MBG. Pola yang sama akan kami lakukan bersama BPOM,” ujar Dadan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, drg. Putih Sari, menegaskan bahwa persetujuan anggaran ini sekaligus memberi mandat agar BPOM berperan lebih aktif dalam pengawasan program MBG. Komisi IX DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran BPOM tahun 2026 sebesar Rp2,247 triliun dan mengetuk palu.
“Kami juga menyepakati bahwa pelaksanaan pengujian sampel makanan bergizi gratis dan pelatihan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan bersama-sama BPOM menggunakan pagu anggaran BGN sebesar Rp700 miliar. Tujuannya adalah memastikan peningkatan kualitas gizi masyarakat dan keberlangsungan program MBG,” tegas Putih Sari.
Kesepakatan dalam RDP ini mempertegas sinergi antara DPR, BPOM, dan BGN dalam memastikan implementasi program Makan Bergizi Gratis berjalan aman, bermutu, dan berdampak langsung pada peningkatan gizi generasi muda Indonesia.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
