.webp)
Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah melalui program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Tahun ini, Pemkot Cimahi mengalokasikan anggaran Rp7,6 miliar dari APBD untuk memperbaiki 304 unit rumah, termasuk rumah warga terdampak bencana alam.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyampaikan hal tersebut pada kegiatan sosialisasi calon penerima bantuan Rutilahu dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Cimahi Techno Park, Rabu (10/09). Ia menegaskan, program Rutilahu masih menjadi salah satu prioritas pembangunan di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah.
“Rumah yang sehat dan layak huni sangat penting, karena dari situlah lahir generasi-generasi berkualitas. Program ini bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ngatiyana.
Data Pemkot Cimahi mencatat, dari total sekitar 120 ribu unit rumah di wilayahnya, lebih dari 12 ribu unit masih masuk kategori tidak layak huni. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kawasan kumuh jika tidak segera ditangani.
Wali Kota mengakui, keterbatasan anggaran daerah, regulasi yang membatasi kewenangan, serta banyaknya usulan yang tidak memenuhi syarat menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Namun, pihaknya terus mengoptimalkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah agar bantuan dapat menjangkau lebih banyak warga.
Ia juga menekankan pentingnya peran RT, RW, dan masyarakat dalam proses pendataan hingga pelaksanaan fisik perbaikan rumah, agar program tepat sasaran dan tepat anggaran.
Melalui sosialisasi ini, Pemkot Cimahi berharap calon penerima memahami mekanisme, hak, dan kewajiban yang berlaku. “Kami berharap bantuan ini tidak hanya memperbaiki rumah, tapi juga memperbaiki kualitas hidup penghuninya,” tutup Ngatiyana.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
