.webp)
Pemerintah Kota Cimahi terus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital dengan menjamin keamanan informasi pada layanan publik. Hal ini disampaikan Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, dalam apel pagi Pemerintah Kota Cimahi pada Senin (22/9) di Lapangan Pemerintah Kota Cimahi terkait pencapaian sertifikasi ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).
Menurut Ngatiyana, di era digital serangan siber menjadi ancaman nyata yang dapat terjadi kapan saja, mulai dari peretasan, kebocoran data, hingga penyalahgunaan sistem informasi. Karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keamanan informasi yang terstruktur, berstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berhasil meraih sertifikasi ISO 27001:2022 dengan ruang lingkup penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) untuk operasi dan layanan pusat data. Keberhasilan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat tata kelola keamanan informasi di lingkungan pemerintahan.
Komitmen tersebut tidak berhenti di situ. Pada tahun 2025, prosesnya berlanjut dengan pelaksanaan surveillance sekaligus perluasan ruang lingkup sertifikasi. Langkah ini mencakup penyediaan pusat data dan operasional untuk lima aplikasi layanan publik Kota Cimahi, yaitu LAPAKAMI dan POLAKAMI yang dikelola Diskominfo, DILANDACITA milik Disdukcapil, E-PBB yang dikelola Bappenda, serta SIPINTER di bawah DPMPTSP. Dengan demikian, semakin banyak layanan publik yang terjamin keamanan informasinya dan dapat memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat.
“Capaian ini merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Cimahi dalam menghadirkan tata kelola teknologi informasi yang aman, handal, dan sesuai standar internasional, khususnya dalam melindungi data dan informasi publik,” ujar Ngatiyana.
Wali Kota Cimahi juga memberikan apresiasi kepada Diskominfo Kota Cimahi yang telah memfasilitasi dan mengawal proses sertifikasi tersebut, sehingga layanan publik dapat terjamin keamanannya dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Lebih lanjut, Ngatiyana berharap keberhasilan ini dapat terus ditingkatkan melalui inovasi, konsistensi pengelolaan keamanan informasi, serta komitmen seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelayanan kepada masyarakat.
“Mari kita jadikan momentum keberhasilan surveillance ISO 27001:2022 ini untuk semakin memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital yang aman, terpercaya, dan bermanfaat bagi seluruh warga Cimahi,” pungkasnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
