.webp)
Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi di dunia. Kondisi geografis, topografi, dan iklim yang kompleks menjadikan negeri ini rentan terhadap berbagai ancaman, seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan. Dalam satu dekade terakhir, frekuensi dan intensitas kejadian bencana terus meningkat, sehingga menuntut penguatan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan di semua lini kehidupan masyarakat.
Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan berupa bencana sosial dan non-alam, seperti konflik sosial, kegagalan teknologi, kebakaran permukiman, serta wabah penyakit dan pandemi. Dampaknya meluas pada aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan, terutama bagi kelompok rentan. Karena itu, pengurangan risiko bencana perlu dilakukan secara menyeluruh, inklusif, dan kolaboratif dengan melibatkan seluruh sektor serta memperkuat ketangguhan di tingkat komunitas.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kedeputian Bidang Pencegahan menegaskan perannya dalam merespon ancaman pandemi di masa depan dengan memberikan dukungannya pada kegiatan Securing the Future of TB Response and Pandemic Preparedness & Response (PPR): Asia-Pacific Dialogue on Sustainability, Financing, and Community Engagement yang di inisiasi oleh Jaringan Indonesia Positif (JIP) yang berlangsung sejak 13-15 Oktober 2025 di Jakarta.
Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Drs. Pangarso Suryoutomo, M.MB. dan dihadiri oleh perwakilan tujuh negara di Kawasan Asia Pasifik meliputi Indonesia, Kamboja, Pilipina, Malaysia, Mongolia, Nepal, Pakistan serta perwakilan mitra internasional Global Fund dan APCSO.
Pandemi COVID-19 menjadi pengalaman penting yang menunjukkan perlunya pendekatan kebencanaan dalam penanganan krisis kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pandemi dikategorikan sebagai bencana non-alam, dan BNPB ditunjuk Presiden RI untuk memimpin Satuan Tugas Penanganan COVID-19.
Menurut Pangarso, penugasan BNPB dalam pandemi menegaskan bahwa krisis kesehatan harus dikelola secara komprehensif, mulai dari pencegahan hingga pemulihan. Ia juga menegaskan, Pandemic Preparedness and Response (PPR) harus menjadi bagian integral dari sistem penanggulangan bencana nasional dan pembangunan berkelanjutan.
Pada sesi diskusi panel, Analis Kebencanaan Ahli Muda BNPB, Ardhy Abetriawan menjelaskan terkait dengan pentingnya rencana kontingensi menjadi instrumen penting untuk memperjelas peran setiap sektor ketika ancaman pandemi muncul. Menurutnya, BNPB menegaskan prinsip “Leave No One Behind”, memastikan seluruh kelompok termasuk disabilitas, lansia, masyarakat adat, kelompok miskin, serta penyintas tuberculosis (TB) dan HIV mendapatkan perlindungan setara.
Kolaborasi BNPB dengan jaringan komunitas seperti JIP menjadi langkah nyata untuk memperkuat respons yang inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Meirinda Sebayang,SH.,MPH., selaku Chairperson JIP menyatakan jika kolaborasi ini memastikan informasi dan bantuan menjangkau kelompok paling terdampak, serta meneguhkan partisipasi komunitas dalam pengambilan keputusan.
Ke depan, kerja sama lintas negara di kawasan Asia-Pasifik diperlukan untuk memperkuat sistem pembiayaan berkelanjutan, memperluas partisipasi komunitas, dan membangun tata kelola yang transparan serta adaptif terhadap tantangan global.
“Ketangguhan tidak dibangun oleh satu institusi atau negara, melainkan oleh solidaritas dan sinergi antar bangsa,” tutup Pangarso Suryotomo.
Sebagai tindak lanjut, hasil diskusi dan rekomendasi dari pertemuan selama tiga hari di Jakarta ini akan dibawa dan dipresentasikan pada Communities in Pandemic Preparedness and Response (COPPER) Regional Meeting, yang diselenggarakan oleh The Global Fund dan The Eastern Africa National Networks of AIDS and Health Organizations (EANNASO) di Kenya, pada 27–29 Oktober 2025 mendatang.
Tentang Jaringan Indonesia Positif (JIP)
JIP adalah organisasi nirlaba berbasis komunitas yang menjadi jaringan nasional bagi orang yang hidup dengan HIV dan TB di Indonesia.
Berdiri sejak 2014, JIP memiliki visi untuk mewujudkan orang dengan HIV dan TB yang sehat, setara, dan memiliki kualitas hidup tinggi dengan memperjuangkan hak atas kesehatan bagi seluruh orang yang hidup dengan HIV dan TB di Indonesia.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
