.webp)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sepakat memperkuat sinergi dalam mengawal pelaksanaan program-program strategis pemerintah. Kedua lembaga menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan nasional seperti ketahanan pangan, energi, dan pengelolaan air sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.
Hal tersebut ditekankan dalam pertemuan MPR dan BPK di kantor pusat BPK RI Jakarta, Selasa (7/10). Ketua MPR Ahmad Muzani beserta Wakil Ketua MPR Rusdy Kirana bersilaturahim dengan Ketua BPK Isma Yatun, Wakil Ketua BPK Budi Prijono, Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing, dan Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi.
Ketua BPK menegaskan bahwa BPK berkomitmen memastikan setiap pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. “Kami juga berharap ke depan sinergi antara MPR dan BPK terjalin dengan baik,” ujar Ketua BPK.
Ketua BPK menambahkan, penguatan koordinasi antarlembaga negara merupakan bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. “Kami sangat menghargai dan mengapresiasi kedatangan Ketua MPR untuk menjalin sinergi sebagai sesama lembaga negara. Beliau banyak memberikan motivasi dan masukan yang sangat berarti bagi kami,” kata Isma.
Ketua MPR Ahmad Muzani menilai pemeriksaan BPK memiliki fungsi strategis dalam memastikan program prioritas nasional berjalan efisien dan tepat sasaran. “Pemeriksaan ini harus memberikan dorongan bagi efektivitas program pemerintah, efektivitas program-program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, dan BPK mengapresiasi itu,” ujarnya.
Ia menyebut, sinergi antara BPK dan MPR diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan strategis pemerintah benar-benar membawa dampak positif bagi masyarakat. “Program ketahanan pangan, energi, dan air, misalnya, harus bisa efektif dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan. Dengan begitu, BPK ikut menjadi bagian dari yang menyukseskan kita dalam proses berbangsa dan bernegara,” katanya.
Muzani menambahkan, pertemuan ini juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi antara dua lembaga negara yang memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan. “Silaturahmi ini kami lakukan untuk memastikan MPR dan BPK berjalan sesuai konstitusi. Dengan demikian, negara akan kuat, pemerintah akan efektif, dan ideologi negara akan semakin diterima sebagai ideologi bersama,” ujarnya.
Pertemuan antara pimpinan BPK dan MPR ini diharapkan memperkuat kolaborasi dalam menjaga pengelolaan keuangan negara serta mengawal efektivitas program strategis pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
