.webp)
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Muhammad Yusuf Ateh membuka secara resmi Forum Nasional Pembentukan Karakter Inti Pengawasan Tahun 2025, yang diadakan selama tiga hari, mulai dari Rabu 22 Oktober 2025 hingga Jumat 24 Oktober 2025 di Auditorium Gandhi, Kantor Pusat BPKP, Jakarta.
Dalam arahannya Ateh meminta kepada seluruh peserta forum agar bisa menghadapi tantangan masa depan dengan cara yang “tidak biasa”.
“Kita butuh karakter kuat, keteguhan moral, dan semangat juang yang tak mudah padam. Penguatan karakter bukan sekadar nilai di atas kertas. Ini adalah komitmen nyata dalam setiap tindakan, sebagai pengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan negara,” tegas Ateh.
Karakter yang dimaksud tidak hanya soal integritas dan loyalitas pada negara dan konstitusi, tetapi juga ketangguhan dalam menghadapi tekanan, keberanian memperjuangkan kepentingan publik, militansi, semangat belajar yang tidak pernah padam, serta kemampuan beradaptasi secara agile terhadap berbagai dinamika perubahan.
Sebagai bentuk nyata dari komitmen membangun karakter unggul tersebut, kegiatan ini akan diisi oleh para narasumber hebat yang mewakili berbagai perspektif strategis nasional, yaitu Kepala Staf Umum TNI, Gubernur DKI Jakarta, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamen Dikti Saintek).
Dalam kegiatan ini, peserta diharapkan dapat menyerap wawasan strategis dari para narasumber, mempelajari karakter unggul, serta menemukan inspirasi dari perjalanan pengabdian mereka. Peserta juga diajak menggali nasihat dan insight untuk memperkuat keteguhan dan daya juang sebagai aparatur negara. Diharapkan pula, semua pengetahuan dan wawasan yang diperoleh harus dikonversi menjadi ide dan aspirasi baru yang konstruktif dan transformasional.
“Insan Muda BPKP harus berani. Boleh sesekali takut, tapi janganlah menjadi seorang pengecut!” tegas Ateh menutup paparannya.
Kegiatan yang diikuti oleh 184 insan muda BPKP yang terpilih baik dari Kantor Pusat maupun Perwakilan BPKP seluruh Indonesia ini, merupakan jawaban atas tantangan pengawasan yang menuntut BPKP untuk berperan lebih aktif dan krusial dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
