.webp)
GPR Institute kembali menggelar ajang bergengsi 5th TOP GPR Award 2025, 3rd Top Figure Award 2025, dan 3rd Top GPR Leader 2025 yang akan berlangsung pada Selasa, 4 November 2025 di The Sultan Hotel, Jakarta. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian 5th GPR Forum 2025 yang mengusung tema “Digital Trust & Public Engagement: Peran Strategis GPR di Era Disrupsi”.
Dalam era digital yang penuh dinamika, peran Government Public Relations (GPR) tidak lagi terbatas sebagai corong informasi, tetapi juga sebagai fasilitator komunikasi dua arah yang mampu membangun kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Dalam keterangannya, Prof. Dr. Widodo Muktiyo, Founder GPR Institute, menekankan pentingnya peran GPR di tengah arus informasi yang begitu deras. Menurutnya, peran GPR tidak hanya sekadar menyampaikan informasi secara satu arah, GPR kini dituntut untuk hadir sebagai fasilitator komunikasi yang interaktif, partisipatif, dan berbasis teknologi.
“GPR bukan sekadar penyampai kebijakan, tetapi juga pengelola persepsi publik yang mampu menumbuhkan kepercayaan digital dan memperkuat keterlibatan masyarakat.”
Ia berharap dengan diselenggarakannya kegiatan ini mampu menjadi wahana refleksi sekaligus inovasi bagi para praktisi GPR dalam menghadapi tantangan digitalisasi, disinformasi, serta meningkatnya ekspektasi publik terhadap transparansi pemerintah.
Di sisi lain, Arief Munajad, Direktur GPR Institute, juga menegaskan bahwa era disrupsi digital telah membawa perubahan luar biasa yang bukan hanya menyentuh aspek teknologi, tetapi juga cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, hingga membangun relasi sosial.
“GPR kini dituntut untuk tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan komunikasi publik berjalan kredibel, transparan, dan inklusif. Public engagement menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya sebagai penerima pesan, melainkan juga mitra aktif dalam proses pembangunan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Co-Founder GPR Institute, Tri Raharjo menyampaikan bahwa penilaian Top GPR Award 2025 dilakukan sejak Juli hingga September 2025 dengan metode riset digital terhadap seluruh Kementerian, lembaga negara, komisi negara, hingga pemerintah daerah.
“Kami menggunakan tiga parameter utama, yaitu aspek Digital Awareness, Digital Media & Website, dan Social Media. Penilaian ini memastikan bahwa instansi penerima penghargaan benar-benar memiliki reputasi positif di ruang digital,” ujar Tri Raharjo.
Ia menjelaskan bahwa hanya instansi yang mencapai dominan pemberitaan positif (≥90%) dan meraih skor akhir minimal 70 poin yang berhak menerima penghargaan ini.
Melalui ajang penghargaan ini, GPR Institute berharap dapat memberikan apresiasi kepada para instansi dan insan humas pemerintah yang berhasil menjalankan program komunikasi publik secara efektif, sekaligus mendorong peningkatan citra, reputasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Selain sebagai bentuk penghargaan, kegiatan ini juga diharapkan menjadi ruang berbagi pengalaman, inspirasi, serta pengetahuan bagi para praktisi GPR dalam menghadapi tantangan komunikasi di era digital.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
