.webp)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan peran strategis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai garda terdepan dalam memperkuat sistem pengawasan dan mencegah korupsi di daerah. Sinergi pengawasan internal dinilai menjadi kunci keberhasilan Program Strategis Nasional (PSN) agar pembangunan tidak hanya berjalan secara fisik, tapi juga berintegritas.
“KPK berkomitmen memperkuat sinergi dengan APIP agar pengawasan internal tidak sekadar administratif, tapi instrumen strategis pembangunan sistem pencegahan korupsi,” tegas Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) terhadap Inspektorat Daerah Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (9/10).
Setyo mengingatkan, keberhasilan PSN tidak hanya diukur dari capaian infrastruktur, melainkan juga dari integritas dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2024 yang masih berada di angka 37 dari 100, mencerminkan rapuhnya fondasi integritas nasional. Faktor penyebabnya antara lain lemahnya penerapan meritokrasi jabatan publik, rendahnya keterbukaan anggaran, serta belum kuatnya regulasi konflik kepentingan.
Sebagai langkah konkret, KPK memperkuat “trisula” pemberantasan korupsi — pendidikan, pencegahan, dan penindakan — dengan melibatkan APIP sebagai mitra strategis. KPK juga mengembangkan Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) melalui Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) dan platform JAGA.id, yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi memantau potensi korupsi melalui hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).
“Pelaporan masyarakat harus dilihat sebagai sumber informasi penting, bukan sekadar aduan. Ini adalah dasar untuk memastikan pelayanan publik yang adil dan transparan,” jelas Setyo.
KPK menilai, APIP berperan sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi penyimpangan di pemerintahan daerah. Melalui audit, konsultasi, dan pengawasan tata kelola, APIP diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan dan memperkuat sistem pengendalian internal. Setyo juga menekankan pentingnya keberanian menolak penyimpangan sebagai fondasi moral aparatur pengawasan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan fungsi pengawasan APIP merupakan amanah publik dan mandat undang-undang. Ia menekankan pentingnya pengawasan yang adaptif dan berintegritas.
“Rakornas ini merupakan langkah strategis memperkuat sistem pengawasan berintegritas. Fungsi APIP harus dimaknai serius, karena potensi penyimpangan dapat ditekan dan dicegah sejak dini,” ungkap Tito.
Tito menyebut tiga pendekatan penting dalam deteksi dini penyimpangan: peringatan dini terhadap risiko dan deviasi tugas, analisis kepatuhan dan efisiensi program, serta evaluasi kebijakan agar tujuan organisasi tercapai optimal.
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, menambahkan bahwa pengawasan efektif harus memberi nilai tambah bagi perbaikan sistem dan pengambilan keputusan.
“APIP harus menjadi mitra strategis yang menghadirkan solusi cepat, rekomendasi berbasis risiko, dan informasi relevan untuk mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.
Ateh menjabarkan lima pilar kapabilitas APIP: kualitas peran dan layanan, profesionalisme penugasan, manajemen pengawasan, pengelolaan SDM, dan budaya kolaboratif organisasi.
Rakornas ini dihadiri lebih dari 900 peserta, termasuk inspektur dari 38 provinsi dan 532 kabupaten/kota serta perwakilan kementerian/lembaga. Forum ini menjadi ruang kolaborasi nasional antara KPK, Kemendagri, BPKP, dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) untuk memperkuat pengawasan internal sebagai fondasi pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
