.webp)
Rumah bukan sekadar tempat berlindung, tetapi juga simbol kesejahteraan dan harapan. Di tengah meningkatnya kebutuhan hunian, Pemerintah Kabupaten Grobogan terus berupaya memperluas akses rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Senin (20/10), Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan Anang Armunanto memimpin rapat koordinasi lanjutan bersama perangkat daerah dan perbankan pelaksana FLPP di Ruang Rapat Wakil Bupati. Rapat yang diselenggarakan oleh Disperakim Kabupaten Grobogan ini diikuti Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda, Bappeda, BPPKAD, BKPPD, DPMPTSP, DPUPR, BPN, perbankan, notaris, serta perwakilan pengembang.
Dalam arahannya, Sekda menyampaikan bahwa program FLPP merupakan bagian dari program nasional Tiga Juta Rumah yang memerlukan dukungan nyata dari pemerintah daerah.
“Program ini sudah berjalan beberapa tahun, namun masih banyak hal yang perlu kita benahi bersama. Pemerintah daerah harus hadir untuk memastikan semua proses berjalan lancar dan tepat sasaran,” tegasnya.
Forum ini membahas sejumlah hal penting, mulai dari percepatan proses perizinan, penyederhanaan alur pengajuan melalui OSS, hingga sinkronisasi antarinstansi agar penerima manfaat benar-benar berasal dari kelompok MBR. Sekda menekankan bahwa pelayanan publik tidak boleh terhambat oleh prosedur internal.
“Selama syarat lengkap dan sesuai ketentuan, pelayanan harus diselesaikan tepat waktu,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perlunya koordinasi dalam penyediaan infrastruktur dasar seperti listrik dan air bersih yang menjadi bagian penting dari pengembangan kawasan perumahan. Kejelasan tahapan pembangunan—mulai dari proses perizinan hingga penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU)—menjadi perhatian agar mekanisme pelayanan berjalan lebih efisien dan terpadu.
Selain itu, forum menekankan pentingnya verifikasi penerima manfaat agar bantuan perumahan tepat sasaran. Pemerintah daerah bersama perbankan dan BP Tapera akan memperkuat sinergi dalam proses validasi data calon penerima FLPP untuk memastikan program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Program percepatan FLPP bukan sekadar agenda pembangunan fisik, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan kepastian dan harapan bagi keluarga berpenghasilan rendah. Melalui koordinasi lintas sektor dan perbaikan tata laksana pelayanan, Pemerintah Kabupaten Grobogan terus mengupayakan percepatan penyediaan rumah layak bagi masyarakat. Satu rumah bukan hanya tempat tinggal, melainkan juga pijakan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
