.webp)
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyoroti rendahnya realisasi penyaluran bantuan pangan serta mempertanyakan kejelasan alokasi anggaran besar untuk perumusan kebijakan di Badan Karantina Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kepala Badan Karantina Indonesia di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/11/2025).
Dalam rapat tersebut, Alex menyoroti rancangan anggaran “perumusan kebijakan” Badan Karantina Indonesia yang dinilai tidak sebanding dengan penjelasan yang diberikan.
“Mohon dijelaskan secara singkat soal perumusan kebijakan ini. Kalimatnya sangat normatif, tetapi anggarannya belasan miliar untuk masing-masing sektor. Ini harus diperjelas,” tegas Alex.
Politisi PDI-Perjuangan itu menilai pemerintah perlu memberikan uraian yang lebih transparan agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan tanda tanya publik.
Sorotan lain diarahkan kepada Bapanas terkait realisasi bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng. Menurut Alex, pemerintah sebenarnya sudah memahami kebutuhan masyarakat dengan menyiapkan program bantuan tersebut. Namun, pelaksanaannya dinilai jauh dari optimal.
“Realisasi bantuan pangan untuk bulan Oktober dan November baru 4,54%, padahal sekarang sudah tanggal 24 November. Kalau realisasinya 90%, kita bisa maklum. Tapi ini baru 4,54%, berarti 95% lagi belum terdistribusi,” katanya.
Alex mengingatkan bahwa rendahnya distribusi bantuan pangan dapat memicu keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang sudah terdaftar sebagai penerima tetapi belum menerima bantuan sama sekali.
“Kira-kira ibu bapak paham nggak sih psikologis masyarakat? Mereka sudah terdaftar menerima bantuan, tapi bantuan itu tidak datang-datang. Ada apa? Mohon dijelaskan supaya jelas apa hambatannya,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah menjelaskan hambatan yang terjadi secara terbuka dan konkret agar Komisi IV dapat memastikan program bantuan benar-benar tersalurkan sesuai tujuan. Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan tidak memunculkan kegelisahan publik.
Dengan sorotan ini, Komisi IV berharap kementerian dan lembaga terkait dapat segera memperbaiki mekanisme distribusi bantuan pangan dan memperjelas penggunaan anggaran kebijakan karantina demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
