.webp)
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama Pemprov NTT memperkuat kolaborasi membangun ekosistem hilirisasi inklusif yang memberi ruang setara bagi penyandang disabilitas. Melalui kegiatan Sosialisasi Peningkatan Peran dan Peluang Usaha Disabilitas Tingkat Provinsi NTT, kedua pihak sepakat menjadikan penyandang disabilitas sebagai penggerak ekonomi daerah dan bagian dari rantai nilai industri nasional.
Kegiatan yang digelar di Kota Kupang ini menghadirkan agenda terpadu, di antaranya Workshop Pendampingan Pembuatan Hak Akses OSS dan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), Business Matching antara pelaku usaha besar-menengah dengan pelaku usaha disabilitas, serta penyerahan NIB secara simbolis kepada pelaku usaha disabilitas yang telah terdaftar melalui sistem OSS berbasis risiko (OSS-RBA).
Langkah ini menandai komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas partisipasi penyandang disabilitas di sektor kewirausahaan, hilirisasi, dan rantai pasok industri lokal.
Ubah Paradigma dari Belas Kasihan ke Pemenuhan Hak
Staf Khusus Menteri Investasi Bidang Peningkatan Peran dan Peluang Usaha Disabilitas, Agus Diono, menegaskan bahwa program ini merupakan wujud nyata semangat Asta Cita dan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. “Kita bergeser dari paradigma belas kasihan, ke pemenuhan hak. Amanat regulasi dan Asta Cita menuntut kolaborasi lintas dinas dan dunia usaha agar penyandang disabilitas memperoleh akses kerja, kewirausahaan, dan kemitraan yang berkelanjutan. Melalui pendataan terpilah di OSS dan percepatan NIB, intervensi kebijakan menjadi tepat sasaran,” ucap Agus. Ia menambahkan, percepatan pendataan terpilah di OSS dan penerbitan NIB menjadi langkah strategis agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran dan berdampak langsung.
NTT Jadi Contoh Inklusi Ekonomi Daerah
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan komitmennya untuk menggerakkan ekonomi daerah berbasis hilirisasi dan inklusi. Melalui program “One Village One Product” dan “One Community One Product”, seluruh potensi lokal — termasuk yang dikelola penyandang disabilitas — diharapkan dapat naik kelas dan bernilai tambah.
“NTT menggerakkan one village/kelurahan one product hingga one community one product agar seluruh potensi, termasuk yang dikelola penyandang disabilitas, dapat naik kelas lewat hilirisasi dan bernilai tambah. Pemerintah provinsi juga memastikan pasar lokal—mulai dari ASN hingga ritel—mendukung produk teman-teman disabilitas,” ucapnya. Ia menegaskan, hasil produksi pelaku usaha disabilitas akan diserap oleh BUMD, sektor perhotelan, dan jaringan ritel modern di wilayah NTT sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap ekonomi inklusif.
NIB: Gerbang Legalitas dan Kemandirian Disabilitas
Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri, Rahardjo Siswohartono (Anton), menjelaskan pentingnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha disabilitas. “NIB adalah gerbang legalitas dan kepercayaan. Dengan OSS yang cepat, mudah, dan gratis, pelaku usaha disabilitas dapat mengakses pembiayaan, mengikuti pengadaan barang/jasa, dan menjalankan kegiatan berisiko rendah cukup dengan NIB—tanpa prosedur berbelit,” tegas Anton. Menurutnya, sistem OSS-RBA menjadi instrumen utama dalam memperluas basis data UMKM disabilitas, sekaligus membuka peluang pembinaan dan akses pendanaan yang lebih luas.
Dorong UMKM Disabilitas Naik Kelas
Direktur Pemberdayaan Usaha, Delfinur Rizky Novihamzah, menegaskan pemerintah memberikan dukungan penuh agar UMKM disabilitas dapat bersaing di pasar nasional maupun global. “Pemerintah mendorong UMKM disabilitas naik kelas lewat fasilitasi SJPH/halal, SNI Bina UMK, hingga kemitraan dengan usaha besar, hotel, dan ritel modern. Targetnya jelas: produk inklusif lokal terserap rantai pasok, peluang pasar meluas, dan kesejahteraan meningkat,” ucap Rizky. Fokus pemerintah, lanjutnya, adalah menciptakan produk inklusif lokal yang terserap rantai pasok nasional, memperluas peluang pasar, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sinergi untuk Ekonomi Inklusif dan Berkeadilan
Melalui kegiatan ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama Pemerintah Provinsi NTT memperkuat sinergi lintas sektor dalam pendataan, pelatihan, fasilitasi perizinan, serta perluasan kemitraan usaha. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong scaling-up pelaku usaha disabilitas dan memperluas jaringan pemasaran melalui sektor pariwisata, agribisnis, perhotelan, dan perdagangan.
Program ini juga menjadi bagian dari implementasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) yang dikembangkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Sistem tersebut memungkinkan pelaku usaha memperoleh NIB secara online, cepat, transparan, dan tanpa biaya.
Melalui partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam dunia usaha, pemerintah berharap lahir lebih banyak wirausahawan tangguh dan mandiri yang mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
