.webp)
Kemkomdigi menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi data sebagai langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan internasional dan membuka peluang investasi digital di Indonesia.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan ekosistem digital nasional berkembang dengan prinsip keamanan, transparansi, dan interoperabilitas lintas negara.
Kepala Pusat Kelembagaan Internasional Kemkomdigi, Ichwan Makmur Nasution, menyampaikan bahwa tata kelola data yang konsisten, aman, dan terintegrasi merupakan fondasi utama transformasi digital nasional.
“Dengan kepercayaan yang tertanam dalam pengelolaan data digital, Indonesia bisa mempercepat transformasi digital, memperkuat kemitraan global, dan memastikan manfaat ekonomi digital dirasakan masyarakat secara luas,” ujar Ichwan
Menurut Ichwan, Kemkomdigi berkomitmen menciptakan regulasi yang menjaga keseimbangan antara kedaulatan data nasional dan keterbukaan ekonomi global.
“Regulasi data yang harmonis bukan sekadar kepentingan industri, tapi fondasi untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra terpercaya di dunia digital,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan terpadu ini juga diharapkan menekan biaya kepatuhan bagi pelaku usaha sekaligus mempermudah kolaborasi lintas negara. Dengan tata kelola data yang kompatibel, investasi digital di Indonesia diyakini akan tumbuh lebih cepat, inklusif, dan berdaya saing tinggi.
Peluncuran policy brief ini menjadi tonggak awal integrasi regulasi data di kawasan Asia Pasifik. Kemkomdigi bersama IBC dan mitra internasional akan menindaklanjutinya melalui dialog teknis dan konsultasi lintas pemangku kepentingan untuk memastikan rekomendasi kebijakan dapat diterapkan secara konkret.
“Indonesia kini tidak hanya menjadi pengguna, tapi juga penentu arah tata kelola data global yang aman, adil, dan saling menguntungkan,” tegas Ichwan.
Kolaborasi antara Kemkomdigi, IBC, dan International Digital Dialogues menjadi bagian dari strategi diplomasi digital Indonesia untuk memposisikan diri sebagai negara dengan regulasi data yang kompatibel, kredibel, dan diakui dunia internasional.
Direktur Policy & Program IBC, Prayoga Wiradisuria, menilai bahwa keseragaman regulasi data akan memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia di tengah kompetisi global yang semakin ketat.
“Regulasi data yang seragam dan jelas akan menurunkan biaya kepatuhan, memperkuat inovasi lintas sektor, dan menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kedaulatan digital,” jelas Direktur Policy & Program IBC Prayoga Wiradisuria.
Ia menegaskan, harmonisasi regulasi data lintas negara dapat menjadi model regional bagi negara-negara Asia Pasifik untuk membangun ekosistem data yang terpercaya, inklusif, dan berkelanjutan.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
